Berdasarkan Pasal 220 Undang-Undang Pelayaran, syahbandar berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kecelakaan maritim seperti tubrukan. Atas diskresinya, syahbandar dapat mengirimkan temuan pemeriksaan pendahuluan ke Mahkamah Pelayaran untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap suatu kecelakaan. Namun, meski disebut sebagai ’mahkamah’ (pengadilan), Mahkamah Pelayaran sebenarnya bukan lembaga yudisial, melainkan lembaga administratif yang memeriksa indikasi atau dugaan kesalahan atau kelalaian dalam implementasi standar profesional pelayaran oleh nahkoda atau perwira kapal dalam kejadian kecelakaan maritim seperti tubrukan.
Tanggung Jawab Perdata
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPer) mengatur, secara umum, operator kapal yang terbukti bersalah dalam suatu tubrukan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pihak lain. Aspek ’tanggung jawab’ dalam suatu tubrukan, juga telah diatur KUHD sebagai berikut:
|
Sementara itu, KUHPer memberikan hak kepada mereka yang mengalami kerugian untuk mendapatkan ganti rugi dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar adanya kesalahan. Pasal 1365 KUHPer mengharuskan setiap orang yang perbuatan melanggar hukumnya telah menyebabkan kerugian pada pihak lain untuk memberikan ganti rugi. Berdasarkan ketentuan ini, agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, harus dibuktikan dengan unsur-unsur berikut secara kumulatif:
- Perbuatan melanggar hukum;
- Kesalahan;
- Kerugian;
- Hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang terjadi.
Gugatan hukum atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat tubrukan kapal diajukan sebagai tuntutan atau gugatan perbuatan melawan hukum. Meskipun penggugat yang menuntut ganti rugi akibat tubrukan kapal akan diharuskan membuktikan keempat unsur gugatan perbuatan melawan hukum secara kumulatif, terdapat dua unsur yang menjadi perdebatan spesifik dalam praktik hukum pengangkutan laut, yaitu unsur kerugian dan kesalahan.
Dalam konteks pembuktian kesalahan pihak tergugat, penggugat mungkin akan menggunakan Putusan Mahkamah Pelayaran untuk membuktikan adanya kesalahan kapal yang bertubrukan dengan kapal penggugat, yang telah menyebabkan kerugian bagi penggugat.