Ia pun mengingatkan dalam proses pembahasan RUU BPJS antara DPR dan Pemerintah, disepakati manfaat yang selama ini diterima tidak boleh berkurang. Malah manfaat itu harus terus ditingkatkan.
Timboel menyesalkan sikap Kementerian Keuangan dalam pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas (Alma) BPJS Ketenagakerjaan yang mengusulkan DPKP dihilangkan. Oleh karena itu, Timboel mendesak agar dalam regulasi itu DPKP dipertahankan dan ditingkatkan secara kuantitas serta kualitas.
Daya Tarik
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, berharap agar pemerintah mempertahankan manfaat tambahan yang selama ini digulirkan PT Jamsostek kepada pesertanya. Manfaat tambahan yang dilaksanakan lewat DPKP itu layak dilanjutkan walau Jamsostek tahun depan beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
“Manfaat tambahan seperti pembangunan Rusunawa tetap harus dipertahankan. Karena itu bukan saja pemberian cuma-cuma tetapi merupakan investasi. Pekerja butuh tempat tinggal. Sudah jadi kewajiban Jamsostek untuk memberikan kemudahan dan ini merupakan investasi yang bisa kembali,” ujar pria yang dikenal dengan sebutan JK itu beberapa waktu lalu di Jakarta.
Sementara Direktur Kepesertaan PT Jamsostek, Junaedi, mengatakan saat ini pembahasan RPP terkait BPJS masih terkendala. Salah satu perdebatan yang belum selesai mengenai DPKP yang diusulkan Kemenkeu untuk dihapus. Padahal, manfaat tambahan itu berfungsi sebagai daya tarik masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kami berharap DPKP ini tetap dipertahankan setelah Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya.
Daya tarik itu menurut Junaedi sangat diperlukan mengingat masih banyak pekerja yang belum menjadi peserta Jamsostek. Ia menghitung dari total pekerja sekitar 40 juta orang, baru 11,8 juta pekerja yang menjadi peserta Jamsostek.