Loloskan Capim KPK Bermasalah, Integritas Pansel dan Presiden Jokowi Dipertanyakan
Utama

Loloskan Capim KPK Bermasalah, Integritas Pansel dan Presiden Jokowi Dipertanyakan

Presiden memiliki kewenangan menyeleksi Capim dan Cadewas KPK. Namun sayangnya, proses seleksi tersebut ditengarai dengan kepentingan politis. Untuk itu Presiden Jokowi diminta tidak memaksakan pemilihan Capim dan Cadewas KPK rampung sebelum masa jabatan berakhir pada Oktober nanti.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 4 Menit

Sementara itu Ketua IM57+Institute, Praswad Nugraha, menyebut bahwa Pansel hanyalah sekadar panitia yang melakukan seleksi Capim dan Cadewas KPK. Tugas Pansel hanya seputar administrasi karena kewenangan memilih Capim dan Cadewas KPK berada di tangan Presiden Jokowi.

“Dalam setiap tahapan Presiden yang pilih. Pansel hanya mengurus administrasi. Jadi prosesnya Pansel, tapi tugasnya panitia,” ujar Praswad.

Praswad mengaku bingung setelah melihat 20 nama Capim dan Cadewas KPK yang dinyatakan lolos oleh Pansel, karena nama-nama yang punya integritas dalam pemberantasan korupsi justru gugur satu per satu. Dia pun mempertanyakan integritas Pansel dan juga Presiden Jokowi.

“Bingung, yang diinginkan Pansel dan Presiden Jokowi itu apa? UU diubah sehingga usia dibawah 50 tahun tidak bisa ikut daftar. Dalam UU No 30 Tahun 2002, itu Presiden yang pilih (Capim KPK), bukan pansel. Mas Danang nggak lolos, Airin gak lolos, puluhan aktivis anti korupsi dari total 168 yang mendaftar, itu gugur,” ucapnya heran.

Praswad pun mengaku dirinya sudah tak optimis terhadap Capim dan Cadewas KPK saat ini. Namun dirinya masih menaruh sedikit harapan agar Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengabulkan judicial review terhadap syarat usia pencalonan Capim KPK menjadi ke aturan semula, yakni 40 tahun. Dengan demikian, kesempatan untuk mengajukan Capim KPK masih terbuka.

“Memang tidak berharap banget, tapi kami akan terus konsisten dengan teman-teman masyarakat sipil yang lain bareng-bareng untuk mengkritisi ini,” jelasnya.

Pegiat Demokrasi, Wanda Hamidah, mengingatkan Presiden Jokowi untuk memilih calon-calon pemimpin KPK yang berintegritas. Dengan demikian, rakyat akan tetap optimis dan bergairah untuk melakukan kerja-kerja yang positif.

“Saya masih memelihara 1 persen optimisme. Kita heartbroken karena lembaga yang dibangun dari darah rakyat kemudian dinistakan di dua dekade pemerintahan Jokowi. Menyakitkan sekali, bukan dilemahkan tetapi dinistakan. Ada 1 persen harapan, 1 persen harapan  Jokowi memilih capim yang punya integritas sehingga rakyat optimis dan bergairah untuk kerja hal-hal positif,” tutupnya.

Tags:

Berita Terkait