“Sebenarnya dengan load pekerjaan KPK yang semakin besar, gedung seharusnya diperoleh. Tapi apa boleh buat untuk tiga tahun ke depan KPK masih serba terbatas,” kata Adlinsyah saat berbincang dengan hukumonline.com.
Setidaknya tinggal menghitung waktu pembangunan gedung baru KPK. Harapan demi harapan tertuang dari pembangunan ini. Apalagi, sebagai sebuah lembaga yang eksis dalam memberantas korupsi, KPK diharapkan bisa menjadikan Indonesia bersih dari para koruptor.
Semenjak berdiri hingga pertengahan tahun 2007, personil KPK menempati dua tempat. Yakni di gedung bekas Departemen Kelautan dan Perikanan di Jalan Veteran III Jakarta dan di gedung KPKPN di Jalan Juanda, JakartaPusat. Sujanarkobergabung dengan KPK pada 2004.
Sujanarko menuturkan, eks kantor KPKPN ditempati direktorat pencegahan dan para direktur KPK. Sedangkan gedung di Veteran ditempati oleh pimpinan dan bagian penindakan.
Menurut Sujanarko, upaya mencari kantor selama menempati dua tempat tersebut terus dilakukan. Beberapa kali, KPK ditawari sejumlah ruangan hingga gedung oleh pemerintah. Seperti gedung yang sekarang ditempati Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ditawari pula gedung di Jl Abdul Muis,Tanah Abang, hingga beberapa ruangan di Gedung Pertamina depan Stasiun Gambir, Jakarta.
Rata-rata, tawaran pemerintah ini merupakan aset sitaan BPPN. Namun, semua tawaran pemerintah itu tak disetujui KPK. Alasannya bermacam-macam. Mulai dari sempitnya ruangan di dalam gedung, hingga adanya ancaman oleh kelompok preman yang menempati salah satu gedung.
Setahun setelah Sujanarko bergabung, Juru Bicara KPK Johan Budi menyusul hingga pegawai KPK menjadi sekitar 200. Ia menuturkan, penataan ruang masih belum jelas. Misalnya, saat pimpinan KPK akan melakukan konferensi pers. Sebuah lobidi gedung Jl Veteran pun disulap menjadi tempat bertemu wartawan. “Tinggal menambahkan logo KPK saja jika mau konferensi pers,” kenang Johan.