Kepala Bagian Pengelolaan Gedung KPK Sri Sembodo Adi mengatakan, KPK sudah berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lain mengenai ganti rugi. Bahkan, sosialisasi bahwa lahan kosong ini akan dibangun gedung sudah dilakukan KPK sejak 2010 silam. “Sempat dimediasi oleh Komnas HAM,” katanya kepada hukumonline.
Kini, KPK tinggal melaksanakan tugasnya dengan mengadakan pelaksanaan lelang, mulai dari konsultan perencana hingga konstruksinya. Lahan kosong tersebut awalnya merupakan aset sitaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Aset tersebut sudah diserahterimakan ke KPK. Bahkan sertifikat tanahnya sudah balik nama milik KPK.
Selain akan dibangun satu tower untuk operasional KPK, akan didirikan pula bangunan dua lantai. Letaknya di belakang tower perkantoran yang akan dipakai untuk Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Adi menuturkan, tower pertama akan dilengkapi auditorium besar untuk menghemat biaya penyelenggaraan acara KPK. Tapi, semua rencana tersebut belum matang. Masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari kondisi di lapangan.
Gedung baru ini menjadi harapan bagi seluruh jajaran KPK yang selalu menumpang berkantor sejak lembaga ini didirikan pada 2003.
Dengar saja penuturan Direktur Pembinaan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI)Sujanarko pada hukumonline. “Memiliki gedung sendiri adalah impian KPK. Karena menyangkut kinerja dan eksistensi sebagai sebuah lembaga,” kata Sujanarko melalui sambungan telepon.
Karyawan KPK lainnya, Adlinsyah Nasution berharap banyak dari pembangunan gedung baru ini. Setidaknya, pembangunan gedung baru dapat menunjang kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Kendati demikian, ia sadar proyek pembangunan secara multi years tak akan instan diperoleh KPK.