Thamrin mengatakan bahwa keempat perusahaan tersebut belum menyetujui divestasi sebesar 51 persen, khusus untuk hulu sebagai representasi dari penguasaan negara untuk energi yang tak terbarukan. Ia merinci keempat perusahaan tersebut, yakni PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia, PT Nusa Hamahera Mineral, dan PT Weda Bay Nickel.
"Keempatnya harus menerapkan divestasi 51 persen karena usaha pertambangan pasti ada hulunya. Kalau mereka tidak mau, melanggar peraturan," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa royalti akan naik sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. "Penerimaan negara harus maksimal dan jangan dilihat dari royalti saja, tetapi juga dari iuran. Iuran produksi juga penerimaan negara. Royalti hanya bagian kecil dari pendapatan negara," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan tidak semua smelter dapat dibangun pada 2014 sesuai target renegosiasi kontrak karya pengusaha pertambangan batubara dan hilirisasi pertambangan.
"Semua ingin bangun smelter, tetapi tak terkejar pada 2014," kata Hatta.
Hatta menjelaskan sebagian laporan sudah selesai dan semua kontraktor sebagian besar mengikuti apa yang ada dalam ketentuan. Namun, dia mengakui ada beberapa kontraktor yang belum menyetujui ketentuan tersebut.
"Mereka mengikuti semua apa yang ada dalam ketentuan kita dan ada yang menerima, tetapi sebagian masih belum. Kalau kita sesuai undang-undang, semua smelter harus dibangun,' katanya.
Dia juga menegaskan tidak ada perusahaan yang menolak baik terkait smelter maupun royalti. "Tidak ada yang menolak, hanya masih berlangsung. Smelter semua setuju, royalti naik mau, hilirisasi mau, pengurangan lahan mau, lokal konten mau. Apalagi? Smelter itu kewajiban di 2014. Kemungkinan mereka tidak selesai tetapi mau," katanya.