Sistem ERP di Singapura mampu menekan kepadatan lalu lintas hingga 73 persen. Singapura juga telah melakukan subsidi silang dari hasil yang diperoleh sistim ERP. Negara itu dinilai telah berhasil menginvestasikan pendapatan dari tarif ERP tersebut untuk memperbaharui angkutan massalnya. Pajak kemacetan juga diterapkan di Jerman, AS, Kanada, Meksiko, Perancis, Hongkong, dan Taiwan.
Nurachman optimis bahwa ERP ini akan mampu mengurangi kemacetan hingga 50 persen. Namun, lanjutnya, semua itu juga tergantung pada partisipasi masyarakat. Jika bisa ditekan hingga 50 persen, kondisinya akan lancar sehingga tarif ERP akan lebih murah. Kalau kembali macet, tarif ERP akan kembali dinaikkan, tuturnya.
Hasil pendapatan ERP ini diakui Nurachman akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan fasilitas angkutan umum, seperti halnya yang terjadi di Singapura. Ini komitmen Pemda DKI Jakarta. Uang ERP ini akan digunakan untuk meningkatkan angkutan umum. Uang itu akan kembali ke transportasi umum, tandasnya. Soal bocor? Insya Allah, tidak akan terjadi, ujarnya mantap.
Transparansi Pengelolaan Dana
Pengamat transportasi Bambang Susantono mengingatkan Pemda DKI Jakarta jika rencana ERP ini jadi diberlakukan. Yang penting, kata Bambang sarana dan fasilitas transportasi umum diperbaiki dulu. Dan, tak kalah pentingnya terkait soal transparansi pengelolaan dana hasil ERP.
Bambang merujuk pada upaya Pemda Jakarta yang pernah mencoba untuk menerapkan bentuk sederhana dari kutipan kemacetan melalui stikerisasi 3 in 1. Kendaraan yang telah membeli stiker akan diizinkan masuk ke area 3 in 1. Ini hampir sama dengan apa yang telah diterapkan di Singapura pada awal sebelum ERP diterapkan. Alasannya cukup sederhana, yaitu dana untuk joki 3 in 1 lebih baik dikumpulkan untuk memperbaiki angkutan umum.
Namun, rencana itu gagal setelah penolakan warga Jakarta yang begitu kuat terhadap konsep ini. Ada beberapa alasan penolakan, tapi utamanya adalah ketidakpercayaan masyarakat atas pengelolaan dana yang dikutip.
Penolakan masyarakat terhadap stikerisasi 3 ini 1 ini lebih pada pengelolaan dana. Siapa yang mengelola, bagaimana masyarakat mengawasi dana tersebut dan bagaimana dana tersebut dikembalikan 100 persen kepada angkutan umum tidak ke tempat atau pos lain. Itu menjadi hal yang sangat penting bagi saya. Tujuannya agar public support ini benar-benar mendukung ERP, tuturnya.