Sebelum mendengarkan curhat para aktivis, Hina Jilani berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan saya juga untuk memastikan apakah MK punya peranan sebagai perjuangan penegakan HAM di Indonesia, ujar Jilani.
Hina juga ingin mendengar dan melihat langsung penerapan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi warga negara yang hak-hak asasinya dilanggar. Ketua Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kebanyakan perkara yang masuk ke MK berkaitan dengan HAM. Sebelas persen permohonan judicial review yang masuk dikabulkan, jelas Ketua MK Jimly Asshiddiqie.
Hina Jilani memang sengaja diutus untuk menghimpun data, laporan dan masukan mengenai situasi pembela HAM. Indonesia bukan negara pertama yang dia kunjungi terkait tugas tersebut. Tahun lalu, Hina sudah menjalankan tugas special representative itu ke Brazil, Nigeria dan Palestina. Laporan-laporan yang disampaikan Hina pun bisa diakses dengan mudah.
Satu hal yang patut dicatat, aktivis tak bisa mengandalkan advokasinya dari belakang meja. Ia harus duduk dan berbicara dengan orang-orang yang mereka advokasi dan para pemangku kepentingan. Seperti yang pernah dikatakan Hina Jilani saat diwawancarai Michelle Stephenson, Koordinator Komite Pengacara HAM pada American Bar Association sebagaimana dikutip situs organisasi para advokat Amerika ini (www.abanet.org).
Hina berkata: A human rights activist, but I could never be a human rights lawyer sitting at a desk. I have to go to court, that is something that inspires me most. To be able to go to court, to take a lot of cases, whether they're individual cases or collective rights cases-it gives me a lot of satisfaction. Even if I lose, it may not give me satisfaction, but it gives me the sense that I have to fight more. . . . There is a lot of frustration. The kinds of judges and the kind of judicial system that we work with are not the best environment to give you encouragement in the kind of work that we do.