Seharusnya bagaimana politik penegakan hukum dilakukan oleh KPK bukan menjadi bagian Pansel KPK untuk menerjemahkan. "Logika keliru, karena bagaimanapun di tengah praktik korupsi yang masih masif dan indeks persepsi korupsi yang juga tidak merangkak naik signifikan, maka pencegahan juga harus diikuti dengan langkah penindakan," jelas Koalisi.
Masa depan suram
Sementara itu terkait nama-nama yang lolos seleksi, Koalisi menilai 20 orang tersebut tidak menggambarkan masa depan cerah bagi KPK ke depan. Masih ada calon diantara 20 nama tersebut yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN.
Selain itu, ada juga beberapa nama yang dinyatakan lolos seleksi mempunyai catatan kelam pada masa lalu. Hal ini dianggap Pansel tidak mempertimbangkan isu rekam jejak dengan baik, sebab calon-calon dengan rekam jejak bermasalah lolos berarti Pansel KPK memiliki andilnya sendiri dalam lemahnya agenda pemberantasan korupsi ke depan.
"Lepas dari poin atas Pansel, yang terpenting adalah peran Presiden Joko Widodo sebagai pemegang mandat tertinggi dalam proses seleksi ini," tutur Koalisi.
Pansel seharusnya mafhum bahwa setiap pernyataan, langkah, dan tindakan yang dijalankan mewakili sikap dari Presiden. Dan kini muncul sejumlah pertanyaan bagi publik, pertama apakah sebenarnya Presiden setuju dengan 20 nama yang menyisakan banyak persoalan seperti saat ini?
Kedua, apakah Presiden sepakat ketika kelak Pimpinan KPK terpilih justru figur yang tidak patuh melaporkan LHKPN? Ketiga, Presiden sependapat jika kelak nantinya Pimpinan KPK yang terpilih justru mempunyai rekam jejak bermasalah pada masa lalunya dan beresiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi di negeri ini?
"Seharusnya Presiden bisa berlaku tegas dengan tidak menyerahkan semua hal pada Pansel karena dalam menjalankan kerjanya karena buruknya pilihan Pansel merefleksikan komitmen Presiden terhadap agenda pemberantasan korupsi nasional." tegas Koalisi.
Atas dasar itulah, Koalisi menuntut dua hal, pertama Presiden Joko Widodo memanggil serta mengevaluasi Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023. Dan kedua Pansel Pimpinan KPK agar lebih peka dan responsif terhadap masukan masyarakat serta mencoret nama-nama yang tidak patuh melaporkan LHKPN dan mempunyai rekam jejak bermasalah.