Jadi siasatnya seperti itu, ditata lebih rapi, sehingga kita harap dapat mencapai hasil yang maksimal, kata Soekarno.
Daftar UU yang berhasil dibahas pada masa persidangan 2005
No | RUU
| Pembahasan | Komisi/Menteri | Keterangan | |
|
| Tk. I | Tk. II |
|
|
1 | Sistem Keolahragaan Nasional (Prolegnas 2005-2009) | sudah | sudah | X- Pemuda&Olahraga | disetujui bersama pada 6/09 |
2 | Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik | sudah | sudah | I-Luar Negeri | disetujui bersama pada 30/09 |
3 | Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya | sudah | sudah | I-Luar Negeri | disetujui bersama pada 30/09 |
4 | Penetapan Perpu No.2/2005 tentang Badan Rehabilitasi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara | sudah | sudah | III-Dalam Negeri | disetujui bersama pada 27/09 |
5 | Penetapan Perpu No.3/2005 tentang Perubahan atas UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah | sudah | sudah | III-Dalam Negeri | disetujui bersama pada 20/09 |
6 | Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Maluku Utara | sudah | sudah |
| disetujui bersama pada 20/09 |
7 | Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Banten | sudah | sudah |
| disetujui bersama pada 20/09 |
8 | Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bangka Belitung | sudah | sudah |
| disetujui bersama pada 20/09 |
9 | Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Gorontalo | sudah | sudah |
| disetujui bersama pada 20/09 |
10 | Perubahan ke II atas UU No. 36 tahun 2004 tentang APBN 2005 | sudah | sudah | XI-Depkeu | disetujui bersama pada 27/09 |
11 | RUU Pelaksanaan Pemilihan Umum | sudah | belum | II-Depdagri | - |
12 | Energi | sudah | belum | VIII-ESDM | - |
13 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006 | sudah | sudah | XI-Depkeu | Disetujui bersama pada 16/08 |
14 | Guru dan Dosen | sudah | sudah | X-Depdiknas | Disetujui bersama pada 6/12 |
Sumber: Laporan Rapat Paripurna DPR
Dimintai pendapatnya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti menyatakan bahwa untuk bisa mempercepat turunnya Supres adalah urusan Pemerintah sendiri melalui Setneg. Mengenai permintaan Baleg agar Pemerintah mempercepat turunnya Surpres agar pembahasan RUU bisa lebih cepat, Bivitri justru punya pandangan lain. Ia menilai dengan rendahnya kinerja legislasi, perlu ada evaluasi di Pemerintah dan di DPR.
Menurut saya, tidak fair jika DPR hanya menyalahkan pemerintah. Pemerintah juga (memang) harus ada evaluasi, kenapa Surpres begitu lama keluar. Tapi saya curiga, andil pemerintah yang membuat surpres lama itu tidak terlalu signifikan. Kalau saya berpendapat, di DPR yang banyak kelemahan, tapi dia lempar bola ke Pemerintah, tandas Bivitri.
Ia juga mempertanyakan mengenai efektifitas penjadwalan dari Badan Musyawarah DPR dan sikap DPR yang cenderung mendahulukan fungsi pengawasan ketimbang pembahasan RUU. Ia menyebutkan bahwa beberapa instansi penegak hukum bisa dipanggil sebulan sekali hanya untuk mengecek beberapa kasus yang berkaitan dengan kepentingan DPR.
Seharusnya yang banyak ditanyakan itu soal kebijakan, jadi tidak boleh tanya bagaimana kasus Ginanjar. Selain itu, tingkat kehadiran dan pembahasan dalam pansus itu efisien atau tidak, tegas Bivitri.
Bivitri melihat secara umum persoalan lainnya ada pada manajemen rapat mengingat kerap terjadi satu orang harus rapat pada waktu yang bersamaan di dua tempat. Ini disebabkan sebagian anggota Baleg juga adalah anggota Komisi III dan sering terjadi jadwal rapat yang berbarengan. Belum lagi, tambahnya, jadwal rapat yang terlalu sering berubah sehingga membingungkan anggota dewan.