Febri menegaskan KPK tidak pernah menyampaikan setuju atau tidak setuju proyek Meikarta diteruskan. Alasannya, karena saat ini pihaknya fokus pada pokok perkara dugaan suap terkait sejumlah perizinan proyek pembangunan Meikarta. "Sejauh ini, di KPK belum ada pembahasan tentang apakah ada atau tidak ada rekomendasi penghentian atau pencabutan izin Meikarta," kata dia.
Hingga berita ini diturunkan, Denny Indrayana belum menjawab konfirmasi Hukumonline terkait keberatan KPK ini. Ia juga belum memberikan tanggapan mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK terkait PT MSU dan apakah ada indikasi uang suap sebesar Rp7 miliar memang berasal dari perusahaan tersebut.
Geledah
Selain menetapkan sejumlah tersangka, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi mulai Rabu (17/10) hingga Kamis (18/10). Pada Rabu, KPK menggeledah Kantor DPMPTSP Bekasi, Kantor Bupati Bekasi, rumah pribadi Bupati, Kantor Lippo di Tangerang dan rumah Billy Sindoro yang menjadi tersangka.
Tak hanya kantor Lippo, KPK juga menggeledah rumah James Riady, CEO Lippo Group bersama dengan Apartemen Trivium Terrace, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Damkar, Hotel Antero Cikarang terkait dengan PT MSU dan juga kantor Lippo Cikarang di Bekasi.
"Dari sejumlah lokasi tersebut, selain dokumen perizinan, barang bukti elektronik dan kontrak, KPK juga menyita dokumen perencanaan proyek Meikarta," kata Febri. Baca Juga: Rumah CEO Lippo dan Bupati Bekasi Digeledah, Ini Bukti yang Ditemukan KPK
Sayangnya Febri tidak menjelaskan secara rinci mengenai hasil penggeledahan di rumah James Riady. "Saat ini informasi penyitaan belum bisa disampaikan secara detil karena masih proses penyidikan. Namun, secara umum apa yang disita sudah diinformasikan," terangnya.
Terkait penggeledahan di kantor James Riady, KPK juga membuka peluang untuk menghadirkannya sebagai saksi. Dengan catatan, keterangan James dianggap relevan dan berkaitan dengan perkara ini, sehingga bisa membantu KPK dalam proses penyidikan kasus ini.