Yusril menjelaskan, apabila keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, keputusan itu dapat dibatalkan oleh PTUN. Keppres pemberian grasi kepada narapidana sindikat narkotika dianggap bertentangan dengan sejumlah ketentuan.
Pertama, UUD 1945 dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, UU No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Ketiga, PP No.28 Tahun 2006 yang mengatur pengetatan remisi kepada terpidana narkoba, korupsi, terorisme, narkotika, dan kejahatan transnasional terorganisir.
Yusril juga menganggap pemberian grasi bertentangan dengan azas kehati-hatian, keterbukaan, profesionlitas, dan akuntabilitas sebagai ciri-ciri dari azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dia ini menduga, pemberian grasi kepada Corby dan Grobmann dilakukan diam-diam tanpa diketahui publik.
“Dengan keberadaan beberapa grasi yang diberikan ini, maka semua penjelasan Menkumham (Amir Syamsuddin) dan Wamenkumham (Denny Indrayana) mengenai pemberian grasi, khususnya terkait kepentingan hubungan dengan Australia, semuanya sia-sia,” tuturnya.