Keempat, presiden terpilih dan tim perlu merevisi Undang-Undang yang saat ini berlaku oleh Pemerintah. Perkembangan teknologi dan perubahan sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020) ikut mendorong urgensi revisi UU Pemda. “Situasi sudah banyak berubah,” kata Prof. Eko.
Kelima, pemerintahan mendatang, yang dipimpin presiden terpilih, perlu memiliki critical occupation list. Ini adalah daftar jabatan-jabatan kritis yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan bangsa dan negara. Daftar ini bisa menjadi dasar dalam perekrutan ASN baru. Misalnya, jika berdasarkan daftar tersebut dibutuhkan sarjana hukum yang menguasai teknologi, maka prioritasnya adalah sarjana hukum yang menguasai teknologi, bukan asal sarjana hukum atau sarjana dengan dalih agar terpenuhi target penerimaan ASN.
Keenam, pemimpin mendatang perlu fokus pada reformasi birokrasi di daerah. Berdasarkan pengamatan dan pengalamannya selama ini, Prof. Eko berpendapat ‘neraka’-nya reformasi birokrasi justru ada di daerah. Dana pembangunan justru banyak mengucur ke daerah, seperti dana desa, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana dekonsentrasi. Sayangnya, pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut untuk pembangunan tidak optimal. Selain itu, budaya yang menghambat reformasi birokrasi harus dihilangkan.
Tanggapan Tim Capres
Usulan atau masukan agenda reformasi birokrasi ke depan itu direspons wakil masing-masing tim pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hadir dalam peluncuran buku karya Prof. Eko Prasojo tersebut.
Amin Subekti mewakili Timnas pasangan Amin mengibaratkan birokrasi sebagai kendaraan yang dipergunakan jika agenda pembangunan merupakan penguatan. Ia sepakat bahwa political will dan leadership yang bersedia turun ke bawah melakukan pengawasan merupakan kunci reformasi birokrasi. Efisiensi birokrasi harus dilakukan melalui digitalisasi.
Amin mengakui membangun kesadaran dan kemampuan menggunakan e-office membutuhkan waktu. Berkaitan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, Amin Subekti melanjutkan birokrasi harus mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian dan pelayanan publik harus cepat. Sangat mungkin peraturan yang ada sudah tidak sesuai, sehingga harus diubah.
Anggota Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres 02, Mulya Amri, menyatakan reformasi birokrasi yang berhasil dapat mengefisienkan banyak hal. Apalagi jika birokrasi menggunakan teknologi informasi yang advance dan artificial intelligence (AI). Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan penghasilan ASN berdasarkan performance. Perbaikan-perbaikan birokrasi harus terus dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. “Ini collective action,” ujarnya.
Sedangkan, Piter Abdullah dari tim capres Nomor 03 sepakat tentang pentingnya reformasi birokrasi, tetapi reformasi harus dilakukan menyeluruh dalam proses yang panjang. Jika reformasi birokrasi sungguh-sungguh dijalankan, Piter yakin target pertumbuhan ekonomi 5 sampai 7 persen dapat dicapai. Sebab, kalau reformasi birokrasi berhasil, dampaknya akan terasa pada efisiensi APBN.
“Pencapaian target sering gagal karena reformasi birokrasi tidak tuntas,” katanya.