Bivitri ingat betul bersama sejumlah tokoh diundang ke Istana Negara untuk dimintakan pandangannya terkait dengan UU KPK hasil revisi. Harapan para tokoh terhadap Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu pun besar. Presiden seolah menebar sinyal bakal mempertimbangan menerbitkan Perppu. Namun nyatanya, hingga kini Perppu pun belum terbit.
Begitupula saat revisi UU KPK bergulir di DPR, sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi diundang ke Istana Negara. Menurutnya, para guru besar pun telah mengingatkan Presiden mengenai adanya kekeliruan dalam proses merevisi UU KPK. Lagi-lagi Presiden tak mendengarkan saran para guru besar. “Surpres tetap dikeluarkan. Jadi sudah terlihat siapa yang mau lemahkan KPK,” katanya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menambahkan, menjadi tak salah publik berkesimpulan terdapat desain besar dari pemerintah dan DPR dalam melemahkan lembaga antirasuah. Kendatipun dalam proses revisi banyak pihak yang memberikan opsi agar mengurungkan merevisi UU KPK, pemerintah dan DPR tak juga menggubrisnya.
“Sejak 17 oktober KPK shutdown. Karena pemberantasan KPK dikembalikan melalui jalur lambat,” katanya.
Baginya, pemerintahan Jokowi memberikan harapan palsu. Pasalnya, alasan Presiden tidak menerbitkan Perppu hanya persoalan sopan santun uji materi yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi hanya mencari alasan semata. Selain itu, presiden tak mempertimbangkan aksi demonstrasi dari bebagai elemen masyarakat. Bahkan terdapat lima orang orang meregang nyawa dampak dari demonstrasi tersebut. “Tapi semua seperti angin lalu,” imbuhnya.
Kurnia juga menilai, Presiden Jokowi ingkar janji. Menurutnya, janji politiknya dalam kampanye Pilpres 2014 bakal menguatkan pemberantasan korupsi sebagaimana dalam Nawacita, tak ada buktinya. Faktanya, berbagai serangan terhadap KPK, presiden seolah lepas tangan. Begitu pula dalam kampanye Pilpres 2019 lalu. Berbagai janji penguatan terhadap pemberantasan korupsi pun diulangi lagi. “Tapi lagi-lagi ingkar,” katanya.
Baca: