“MHP memahami bahwa komunikasi yang baik dengan klien sebagai institusi maupun dengan seluruh personel yang ada merupakan salah satu kunci sustainability atas jasa hukum yang diberikan lawyers,” sambung Muhtar.
Berbicara soal tantangan, salah satu hal yang sering dihadapi oleh MHP Law Office adalah manakala klien bertanya tentang jumlah lawyers (resources) MHP Law Office apabila harus menangani proyek-proyek besar yang memerlukan jumlah lawyers yang banyak. Muhtar maklum, sebab dari segi jumlah lawyers, MHP tidak seperti kantor hukum lain yang lebih besar. Namun, situasi tersebut juga menguntungkan, sebab lawyers dapat lebih cepat belajar, terlibat, dan beradaptasi dalam menangani proyek-proyek besar. MHP juga telah membuktikan kemampuannya menyelesaikan proyek-proyek besar, salah satunya mendampingi Telkomsel dalam proyek Fixed Mobile Convergence senilai Rp60 triliun.
“Karena jumlah lawyers MHP yang tidak terlalu banyak, sedangkan transaksi dan proyek yang ditangani sangat bervariasi, mereka memperoleh kesempatan untuk belajar dan menangani proyek, transaksi, atau perkara lebih awal dibanding rekan mereka di tempat lain,” ujar Muhtar.
Selain memberi kesempatan untuk terlibat dalam berbagai transaksi, MHP Law Office juga mengakomodasi berbagai pelatihan dan seminar agar seluruh lawyers dapat mempelajari hal baru demi mengembangkan diri.
Pada 2022, MHP menjadi salah satu mitra Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam pelaksanaan magang maupun penelitian, untuk meningkatkan hardskill maupun softskill para mahasiswa; juga Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam pelaksanaan program Kurikulum Outcome Based Education-Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (OBE-MBKM).
Beberapa pencapaian yang pernah ditorehkan di antaranya berhasil membantu Telkomsel keluar dari kepailitan (2012), mendampingi Telkom Indonesia dalam pemeriksaan perkara dugaan tying dalam penyediaan layanan IndiHome (2017), mendampingi Telkom Indonesia dalam pemeriksaan perkara dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam blokir Netflix (2020), di mana dalam dugaan tying dan blokir Netflix Telkom Indonesia dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis KPPU, serta mendampingi Telkomsel dalam spin off sehubungan dengan pengalihan Indihome dari Telkom ke Telkomsel dalam proyek Fixed Mobile Convergence (FMC) (2022-2023).
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan MHP Law Office.