Sebagai value yang ditawarkan kantor hukum, reliable legal solutions memberi makna bahwa nasihat dan layanan hukum yang diberikan oleh MHP Law Office harus merupakan solusi yang dapat diandalkan oleh klien. Prinsip ini setidaknya memuat empat elemen utama. Pertama, soal kualitas. Bagaimanapun, nasihat hukum yang disampaikan harus tepat, benar dan betul, mudah dipahami, dan practical. Kedua, punctuality. Apa pun legal service yang diberikan, ketepatan waktu delivery merupakan hal sangat penting. Ketiga, accessibility yang merupakan komitmen seluruh lawyer MHP untuk dapat dihubungi kapan dan dimana pun ketika dibutuhkan. Keempat, affordability di mana service fee yang dikenakan merupakan harga wajar sesuai volume dan kompleksitas permasalahan.
Beberapa waktu lalu, kami berkesempatan berbincang dengan Partner MHP Law Office, Muhtar Ali, mengingat kantor hukum di pusat Jakarta ini dengan tegas mengusung motto ‘Reliable Legal Solutions’. Menurut Muhtar Ali, sejak berdiri pada 2011, reliability merupakan komitmen MHP Law Office untuk memaksimalkan legal service and assistance yang diberikan kepada klien.
“Keempat poin tadi, harus ada dalam porsi yang seimbang dan saling menguatkan. Selain itu, integritas merupakan harga mati. Ia tidak terpisahkan dan merupakan prinsip fundamental yang dipegang dan dilaksanakan seluruh lawyer. Kombinasi itu semua jika dilakukan akan membuat lawyers senantiasa ada dalam top of mind mereka yang membutuhkan jasa hukum dari law firm,” kata Muhtar Ali.
MHP Law Office dibangun oleh dua orang pendiri, yaitu Muhtar Ali dan Halim Indrajaya. Keduanya memiliki jam terbang tinggi sebagai pengacara dan penasihat in-house counsel—pengalaman yang banyak berpengaruh terhadap kesuksesan mereka mendampingi para in-house counsel dalam berbagai aksi korporasi. Tak heran, jika akhirnya MHP Law Office menjadi satu dari 77 kantor hukum di Indonesia yang direkomendasikan para in-house counsel, dalam perhelatan Hukumonline’s In-House Counsel Choice 2023. Berdasarkan hubungan kerja sama antara tim legal perusahaan dengan kantor hukum, nama Muhtar Ali pun masuk dalam kategori Recommended Lawyers: Hukumonline's InHouse Counsel Choice 2023.
Terdapat sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan rekomendasi, di antaranya kompetensi, responsif dan andal, solusi yang tepat dan komprehensif, harga kompetitif, pemahaman akan karakter bisnis, serta pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai bukti kecakapan para lawyers-nya, hingga kini, MHP Law Office telah menjalin hubungan baik dengan beragam lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga perusahaan negara maupun swasta dalam dan luar negeri.
“Salah satu faktor yang memberi nilai tambah dalam legal service adalah pemahaman atas permasalahan yang ditangani (understanding of subject matters). Bukan hanya aspek legal, melainkan juga aspek bisnis terkait. Lawyer yang memahami aspek bisnis dalam suatu transaksi atau permasalahan akan dapat menghasilkan layanan hukum yang lebih akurat dan memenuhi ekspektasi dengan lebih cepat dan efektif,” Muhtar menambahkan.
Standar Tinggi Kualitas Layanan untuk Seluruh Klien
MHP Law Office. Foto: istimewa.
Sebagaimana selalu ditekankan dalam internal meeting MHP, nasihat hukum yang baik adalah yang mudah dipahami. Muhtar menjelaskan, ada dua kemungkinan legal documents atau nasihat hukum tidak mudah dipahami. Pertama, permasalahan dan hukum yang terkait memang tidak mudah dan kompleks sehingga perlu pemahaman komprehensif antara hukum dan praktik di lapangan; atau kedua, lawyer yang menangani memang tidak terlalu memahami permasalahan dan/atau hukum terkait. Namun, baik kompleksitas masalah maupun pemahaman, sebenarnya dapat diantisipasi dengan kompetensi untuk memahami masalah secara komprehensif dan komunikasi yang baik.
“MHP memahami bahwa komunikasi yang baik dengan klien sebagai institusi maupun dengan seluruh personel yang ada merupakan salah satu kunci sustainability atas jasa hukum yang diberikan lawyers,” sambung Muhtar.
Berbicara soal tantangan, salah satu hal yang sering dihadapi oleh MHP Law Office adalah manakala klien bertanya tentang jumlah lawyers (resources) MHP Law Office apabila harus menangani proyek-proyek besar yang memerlukan jumlah lawyers yang banyak. Muhtar maklum, sebab dari segi jumlah lawyers, MHP tidak seperti kantor hukum lain yang lebih besar. Namun, situasi tersebut juga menguntungkan, sebab lawyers dapat lebih cepat belajar, terlibat, dan beradaptasi dalam menangani proyek-proyek besar. MHP juga telah membuktikan kemampuannya menyelesaikan proyek-proyek besar, salah satunya mendampingi Telkomsel dalam proyek Fixed Mobile Convergence senilai Rp60 triliun.
“Karena jumlah lawyers MHP yang tidak terlalu banyak, sedangkan transaksi dan proyek yang ditangani sangat bervariasi, mereka memperoleh kesempatan untuk belajar dan menangani proyek, transaksi, atau perkara lebih awal dibanding rekan mereka di tempat lain,” ujar Muhtar.
Selain memberi kesempatan untuk terlibat dalam berbagai transaksi, MHP Law Office juga mengakomodasi berbagai pelatihan dan seminar agar seluruh lawyers dapat mempelajari hal baru demi mengembangkan diri.
Pada 2022, MHP menjadi salah satu mitra Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam pelaksanaan magang maupun penelitian, untuk meningkatkan hardskill maupun softskill para mahasiswa; juga Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam pelaksanaan program Kurikulum Outcome Based Education-Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (OBE-MBKM).
Beberapa pencapaian yang pernah ditorehkan di antaranya berhasil membantu Telkomsel keluar dari kepailitan (2012), mendampingi Telkom Indonesia dalam pemeriksaan perkara dugaan tying dalam penyediaan layanan IndiHome (2017), mendampingi Telkom Indonesia dalam pemeriksaan perkara dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam blokir Netflix (2020), di mana dalam dugaan tying dan blokir Netflix Telkom Indonesia dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis KPPU, serta mendampingi Telkomsel dalam spin off sehubungan dengan pengalihan Indihome dari Telkom ke Telkomsel dalam proyek Fixed Mobile Convergence (FMC) (2022-2023).
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan MHP Law Office.