Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, turut menyayangkan ketidaksiapan BPJPH dalam melaksanakan amanat UU JPH, sehingga memunculkan kegamangan bagi pelaku usaha terkait ke mana otoritas yang sah untuk mendaftarkan sertifikasi halal?
“Sementara BPJPH belum juga rampung menyediakan sistem, sarana dan prasarana dalam mewadahi keperluan administrasi sertifikasi halal,” ujarnya. (ANT)