Setelah itu, BPJPH mengirimkan kembali berkas yang telah diverifikasi LPH ke MUI, sebagai tahap terakhir pemberi label halal terhadap suatu produk. Setelah mendapat pengesahan dari MUI, berkas produk tersebut kemudian dikirim kembali ke BPJPH untuk diselesaikan dan kemudian dikeluarkan label halal untuk produk tersebut.
Baca:
- Simpang Siur Kewajiban Sertifikasi Halal, Tanggungjawab LPPOM MUI atau BPJPH?
- Alasan Hukum Pengusaha Makanan Harus Cantumkan Sertifikasi Halal
- Hati-hati! Mulai 2019 Produsen Bisa Terjerat Pidana Karena Masalah Sertifikat Halal Produk
Sebelumnya, sejak 4 tahun berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), namun BPJPH masih belum juga merampungkan berbagai persiapan mulai dari ketersediaan LPH yang terakreditasi BPJPH dan MUI, standar akreditasi LPH, sertifikasi auditor halal, sistem pendaftaran sertifikasi halal yang memudahkan pelaku usaha dan sebagainya.
Sementara UU JPH mengatur bahwa terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 atau 5 tahun pasca diundangkannya UU JPH, maka seluruh produk yang masuk dalam kategori UU JPH harus memiliki ‘label halal’ dan ‘label tidak halal’. Kewajiban labelisasi ini disebut juga dengan mandatory sertifikasi halal. Dengan ketidaksiapan BPJPH tersebut, lembaga yang saat ini berwenang untuk melakukan sertifikasi halal menjadi ramai dipertanyakan.
Ketua MUI Ma’ruf Amin angkat bicara. Dia mengatakan bahwa yang menentukan halal dan haramnya suatu produk tetap berada di bawah kewenangan LPPOM MUI yang nantinya akan ditetapkan melalui Fatwa MUI, termasuk wewenang untuk melakukan verifikasi terhadap LPH dan auditor merupakan ranah MUI.
“Sedangkan BPJPH hanya menerima pendaftaran dan hal-hal yang sifatnya adminstratif,” kata Ma’ruf Amin dalam seminar Mandatory Sertifikasi Halal beberapa waktu lalu.
Ketua LPPOM MUI Lukmanul Hakim turut menegaskan memang sejak awal sudah jelas, BPJPH bertugas dalam konteks Administrative Agency, sedangkan LPPOM MUI bertugas dalam konteks Subtantive Agency.