Indikator tersebut antara lain menyangkut pelaksanaan kontrak (enforcing contracts), memulai usaha (starting a business), pendaftaran properti (registering property), proses pembayaran pajak (paying taxes), perizinan mendirikan bangunan (dealing with construction permits) dan perdagangan lintas batas (trading across borders).
"Kalau di perdagangan lintas batas, kami harus bicara dengan 10 entitas yang berfungsi di pelabuhan. Bea dan Cukai akan memperbaiki pengurangan lartas yang masih mungkin akan selesai dalam satu dua bulan ini," tutur Darmin.
Perbaikan peringkat untuk indikator memulai usaha yang berada di urutan 144 dilakukan dengan cara mengurangi prosedur perizinan dan penerapan layanan sistem dalam jaringan (online). Untuk sistem pembayaran pajak Indonesia yang berada di peringkat 114, perbaikan dilakukan dengan cara melanjutkan program "e-Filing" dan memperbaiki basis data perpajakan. Sementara, untuk memperbaiki peringkat EoDB 2018 untuk izin mendirikan bangunan yang berada di urutan 108 dilakukan dengan cara simplifikasi prosedur dan memperkuat inspeksi bangunan.
Dalam laporan tahunan "Doing Business 2018" yang dirilis oleh Bank Dunia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia di 2018 secara keseluruhan naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Laporan tersebut menginvestigasi regulasi-regulasi di suatu negara yang meningkatkan aktivitas bisnis maupun yang membatasi. Data dalam laporan "Doing Business 2018" berlaku mulai 1 Juni 2017.
"Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tempat yang lebih mudah untuk berusaha. Prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak," ujar Darmin.