Guru Besar IPB: KPPU Harus Diperkuat Demi Ekonomi-Politik Indonesia
Terbaru

Guru Besar IPB: KPPU Harus Diperkuat Demi Ekonomi-Politik Indonesia

Selain menyehatkan mekanisme pasar, KPPU juga dapat mencegah bahkan memberantas oligarki dan kartel perekonomian.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit

Saat ini KPPU sebagai satu-satunya otoritas persaingan usaha dari 10 negara ASEAN yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan. KPPU juga tidak diberikan wewenang untuk melakukan sita dokumen dalam proses pengumpulan bukti atas pelanggaran hukum persaingan usahanya.

“KPPU perlu ditingkatkan kewenangannya selevel KPK, fungsinya selain menyehatkan mekanisme pasar, juga mencegah dan memberantas oligarki dan kartelisasi perekonomian,” ujarnya.

KPPU harus ditargetkan menyehatkan pasar dan para pelaku ekonominya serta mencegah kartel dan oligarki ekonomi. KPPU bisa menjadi penopang pemerintah dalam mendorong pelaku ekonomi jadi pemain industrial yang efisien dan inovatif.

Didin mengatakan butuh wirausahawan dengan bisnis yang berbasis efisiensi, inovasi, dan keberanian menanggung resiko. Mereka akan mendorong pelaku ekonomi sekaligus mewujudkan negara maju dan sejahtera.

Pelaku rent seekers atau kelompok pencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya dapat menjadi pemantik kartel. Akhirnya terbentuklah struktur oligarki bisnis yang menjadikan high cost economy. “Apalagi setelah maraknya keterlibatan investor politik dalam tahap-tahap pemilu. Oligarki bisnis kawin dengan oligarki politik, menjadikan sulitnya mencapai negara industri,” imbuhnya.

Proses konsolidasi demokrasi masih akan lama terjadi. Hal ini dikarenakan politik uang dan politik transaksional dalam proses politik menyulitkan terjadinya konsensus elit. Tidak ada perencanaan jangka panjang pembangunan yang solid dan ketiadaan industrial policy.

Absennya dua hal tersebut membuat para pelaku ekonomi sulit fokus untuk mencapai kinerja ekonomi industri dengan efisiensi dan inovasi. Mereka tergoda dan terlibat sebagai investor politik. Pada akhirnya terjadi kombinasi high cost of economy dan high cost of politics yang membuat peradaban ekonomi politik yang rendah.

“Akhirnya, stabilitas ekonomi-politik yang hakiki akan sulit tercapai baik secara ideologis dan comply elite terhadap pancasila dan UUD 1945 semakin merosot. Padahal negara maju itu kokoh karena comply terhadap ideologi mereka,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait