Ekonomi dunia diperkirakan akan menghadapi ketidakpastian pada tahun 2025 mendatang. Hal ini menyusul fenomena inflasi tinggi secara global dan respon kenaikan suku bunga di hampir semua negara.
Inflasi lebih tinggi diperkirakan terjadi di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat dan Eropa yang memicu kondisi keuangan lebih ketat. Indonesia sendiri menghadapi tahun politik pada 2024 hingga 2025. Hal ini diprediksi akan membawa pengaruh terhadap kinerja ekonomi domestik, yakni ancaman kelesuan ekonomi atau setidaknya ekonomi tumbuh di bawah 5%.
“Ini sangat berat apalagi kalau inflasi dan kurs rupiah di atas 16.500 per US dollar. Hal ini akan memicu penurunan daya beli masyarakat sekaligus meningkatnya pengangguran dan kemiskinan,” ujar Guru Besar Ekonomi Politik Institut Pertanian Bogor, Didin Damanhuri dalam Hukumonline Executive Training, Selasa (6/8/2024).
Baca juga:
- Menuju Indonesia Emas 2045, KPPU Usul Perpres Strategi Nasional Persaingan Usaha
- MA Kuatkan 75 Persen Putusan KPPU
- MA: Hukum Persaingan Usaha Berkembang Positif Beberapa Tahun ke Depan
Didin mengungkapkan tiga langkah utama perubahan yang bisa dilakukan. Pertama yaitu orientasi pembangunan lebih inklusif dan berkeadilan sosial dalam paradigma pembangunan. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki struktur pasar yang bebas dari monopoli-oligopoli, kartel, dan oligarki bisnis serta politik. Caranya dengan meningkatkan kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Terakhi, mengurangi ketimpangan dalam rangka mencapai pemerataan yang adil makmur untuk semua serta menciptakan mekanisme pasar yang sehat.
“Pemerintah perlu melakukan berbagai reformasi, khususnya di bidang ekonomi untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh konsentrasi ekonomi pada beberapa pelaku usaha besar,” ujarnya.
Didin mendorong penguatan KPPU dengan tambahan kewenangan demi penegakan hukum. Salah satunya penyadapan yang menurutnya perlu dilakukan agar dapat segera mengumpulkan dua alat bukti. Tujuannya agar proses penanganan perkara bisa berlangsung lebih cepat.
Saat ini KPPU sebagai satu-satunya otoritas persaingan usaha dari 10 negara ASEAN yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan. KPPU juga tidak diberikan wewenang untuk melakukan sita dokumen dalam proses pengumpulan bukti atas pelanggaran hukum persaingan usahanya.
“KPPU perlu ditingkatkan kewenangannya selevel KPK, fungsinya selain menyehatkan mekanisme pasar, juga mencegah dan memberantas oligarki dan kartelisasi perekonomian,” ujarnya.
KPPU harus ditargetkan menyehatkan pasar dan para pelaku ekonominya serta mencegah kartel dan oligarki ekonomi. KPPU bisa menjadi penopang pemerintah dalam mendorong pelaku ekonomi jadi pemain industrial yang efisien dan inovatif.
Didin mengatakan butuh wirausahawan dengan bisnis yang berbasis efisiensi, inovasi, dan keberanian menanggung resiko. Mereka akan mendorong pelaku ekonomi sekaligus mewujudkan negara maju dan sejahtera.
Pelaku rent seekers atau kelompok pencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya dapat menjadi pemantik kartel. Akhirnya terbentuklah struktur oligarki bisnis yang menjadikan high cost economy. “Apalagi setelah maraknya keterlibatan investor politik dalam tahap-tahap pemilu. Oligarki bisnis kawin dengan oligarki politik, menjadikan sulitnya mencapai negara industri,” imbuhnya.
Proses konsolidasi demokrasi masih akan lama terjadi. Hal ini dikarenakan politik uang dan politik transaksional dalam proses politik menyulitkan terjadinya konsensus elit. Tidak ada perencanaan jangka panjang pembangunan yang solid dan ketiadaan industrial policy.
Absennya dua hal tersebut membuat para pelaku ekonomi sulit fokus untuk mencapai kinerja ekonomi industri dengan efisiensi dan inovasi. Mereka tergoda dan terlibat sebagai investor politik. Pada akhirnya terjadi kombinasi high cost of economy dan high cost of politics yang membuat peradaban ekonomi politik yang rendah.
“Akhirnya, stabilitas ekonomi-politik yang hakiki akan sulit tercapai baik secara ideologis dan comply elite terhadap pancasila dan UUD 1945 semakin merosot. Padahal negara maju itu kokoh karena comply terhadap ideologi mereka,” pungkasnya.