Marwan juga menilai dengan berjalannya pesta demokrasi tahun depan, maka posisi tawar untuk menangguhkan kebijakan larangan ekpsor cukup besar. Menurutnya, hal ini terkait dengan situasi menjelang pemilu. Marwan takut nantinya larangan ekspor mineral hanya menjadi retorika.
“Menjelang pemilu ini sikap bisa berubah. Misalnya, menaikkan posisi tawar agar membiarkan ekspor bijih. Takutnya hanya sebatas retorika saja, sementara implementasinya urung dijalankan," tuturnya.
Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengingatkan ada dua faktor yang bisa membuat pemerintah batal memberlakukan amanat UU Minerba. Dua faktor itu adalah melemahnya nilai tukar Rupiah dan terjadinya defisit neraca berjalan.
Komaidi meminta agar pemerintah jangan begitu saja menyerah terhadap faktor nilai tukar mata uang dan defisit neraca. Menurutnya, ada solusi yang bisa dilakukan dalam meredam dampak larangan ekspor mineral mentah akibat berkurangnya devisa negara dari sektor itu. Solusi yang ditawarkan yakni dengan melakukan perampingan struktur pemerintahan.
"Kalau jangka panjang, ya konsistenlah pada amanat UU Minerba. Lebaih baik melangsingkan institusi pemerintah sampai lembaga pendukungnya. Kalau dilangsingkan sekitar 150 saja bisa menghemat Rp10 triliun. Ini bisa mengkompensasi pemasukan sektor pertambangan," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo, mengatakan larangan ekspor mineral mentah bersifat final dan diberlakukan seterusnya sejak awal tahun depan. pemerintah sudah memperkirakan dampak yang ditimbulkan pasca diberlakukannya kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah produk pertambangan tersebut seperti soal pemutusan hubungan kerja serta dampak terhadap pemasukan daerah.
"Janganlah saling menyalahkan. Ini kan mengikuti undang-undang. Menteri keuangan sudah hitung. Industri juga siap-siap," ujar Susilo.