Darmin menengarai, ada beberapa sektor usaha yang ogah bayar pajak dengan benar. Terutama sektor kelapa sawit. Lalu disusul sektor jasa konstruksi, ada pula batubara. Bahkan yang terakhir ini manipulasinya ruwet, ujar Darmin. Maklum, pajak atas batubara berdasarkan kadar kalorinya. Karena beragam tarif itulah, para pengusaha intan hitam ini diduga banyak menyelewengkan pajak.
Profil Pajak 2001-2007, termasuk APBN-P 2007
Tahun | Pajak non migas (Rp miliar) | Tax ratio (%) | Penerimaan (%) | Rasio Pendapatan Ditjen Pajak terhadap pendapatan dalam negeri (%) | Kinerja Ditjen Pajak (%) |
2001 | 135,47 | 10,97 | n.a. | 45,18 | n.a. |
2002 | 159,17 | 11,12 | 10,02 | 53,07 | 3,39 |
2003 | 185,38 | 11,58 | 19,60 | 54,42 | 7,11 |
2004 | 216 | 12,05 | 18,31 | 53,60 | 4,82 |
2005 | 263 | 12,89 | 34,02 | 48,76 | 5,74 |
2006 | 314,5 | 13,58 | 20,70 | 48,3 | 6,78 |
APBN 2007 | 411,32 | 14,43 | 10,9 | 56,89 | 17,43 |
APBN-P 2007 | 386,3 | 13,00 | 5,83 | 57,29 | 12,85 |
Sumber: Ditjen Pajak, bahan diskusi 13 Agustus 2007
Sementara itu, Dradjad menyayangkan penurunan target pajak. Salah satu janji Presiden Yudhoyono adalah menaikkan tax ratio menjadi 19% pada 2009. Tapi janji itu dikoreksi sepihak oleh Departemen Keuangan menjadi 16%. Namun, bisa dipastikan Presiden gagal memenuhi janjinya, tutur Dradjad.
Pendapat Dradjad ini berpijak pada prestasi tahun silam. Pada 2006, pemerintah hanya mampu meraup penerimaan Rp314,5 triliun. Padahal, targetnya Rp333 triliun. Telah terjadi kegagalan penerimaan sebesar Rp18,5 triliun. Jika melibatkan tunggakan restitusi dan ijon pajak, kegagalan bisa mencapai Rp27 triliun.
Darmin menjelaskan meski target menurun, kinerja Ditjen Pajak justru tetap naik. Selama ini kinerja direktorat ini berada di kisaran 5-7%. Jika menuruti patokan awal APBN 2007, kinerja Ditjen Pajak harus mencapai 17,43%. Jika melihat target APBN-P 2007, kinerjanya kudu 12,85%. Jadi tetap meningkat dibanding tahun 2006, kilah Darmin.
Kinerja ini dihitung dengan rumus tertentu. Angka rapor ini memperhitungkan rasio pajak, hasil penerimaan pajak, serta pendapatan domestik bruto.
Reformasi dua arah
Sementara itu Faisal Basri mengingatkan, pajak harus ditangani dengan cara dua arah perbaikan. Ada reformasi substansial dan reformasi birokrasi, tukas Faisal.