Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.
- Tata Cara Perubahan Nomenklatur Direksi
Nama jabatan (nomenklatur) Direksi dalam Perseroan Terbatas dan perubahan tujuan usaha merupakan bagian dari Anggaran Dasar (“AD”). Untuk melakukan perubahan terhadap hal tersebut maka harus dilakukan perubahan AD yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Untuk perubahan tujuan usaha perseroan maka harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”), sedangkan untuk perubahan nama jabatan (nomenklatur) Direksi hanya perlu diberitahukan pada Menteri.
Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.
- Jika Membatalkan Kontrak Pada Hari Pertama Bekerja
Apabila pekerja terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dan mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT tersebut, maka pekerja diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (sesuai sisa kontrak).
Meskipun seseorang baru bekerja selama 1 (satu) hari, ia tetap harus mengikuti semua klausul dalam PKWT tersebut (karena ia sudah menandatangani PKWT) dan ketentuan PKWT pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.