PLN memperoleh rapor paling cemerlang dengan opini wajar tanpa perkecualian. PFN menyusul dengan pendapat wajar tanpa perkecualian dengan paragraf penjelasan. Sarana Karya beroleh opini tidak wajar. Dan yang terburuk adalah RSCM karena mendapat opini disclaimer (tidak bersedia berpendapat).
Ekonom Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM), Revrisond Baswir, menilai BPK harus terus mengawasi keuangan BUMN. Menurut Sonny, panggilan akrabnya, BUMN menghindari BPK lantaran guliran gelombang privatisasi.
Padahal, transparansi BUMN lebih terbuka daripada pihak swasta. Mana mau laporan keuangan swasta dibuka luas kepada publik? ujar Sonny. Sonny menduga jajaran pimpinan BUMN cenderung tertutup karena ada pola setoran kepada penguasa politik. BUMN masih jadi sapi perahan.
Sonny membantah privatisasi menjamin transparansi dan efisiensi BUMN. Ujar Sonny, keterbukaan tak ada kaitannya dengan penswastaan. KAP yang mengaudit BUMN belum tentu bagus kinerjanya.
Pemerintah punya mekanisme transparansi sendiri terhadap BUMN, sambung Sonny. Artinya yah itu tadi. Lewat tangan BPK, kondisi keuangan BUMN bisa dibuka di muka publik. Lebih penting lagi, menurut Sonny, transparansi tidak ada kaitannya dengan untung-rugi sebuah perusahaan. Rapor BUMN ditentukan oleh kualitas laporan keuangan. Buktinya, PLN yang merugi melulu dapat rapor bagus.
Sonny mengusulkan adanya penguatan peran BPK via revisi UU BUMN. Atau, kalau masih ngebet memakai jasa KAP, akuntan swasta itu atas tunjukan BPK, bukan rapat umum pemegang saham (RUPS), tuturnya dengan nada menekankan.
Menanggapi usulan Sonny, Widodo menjelaskan saat ini memang BPK sedang ancang-ancang membentuk sebuah komite. Komite tersebut bertugas mengevaluasi kinerja KAP yang memeriksa laporan keuangan BUMN.