"Kunjungan kami ke sini dalam rangka melihat, pertama, apakah anggaran taun 2021 yang dialokasikan untuk pengadilan Jakarta Pusat telah diimplementasikan telah digunakan dengan baik dan benar atau tidak," kata Arsul seperti dilansir Antara.
Tujuan kedua, menurut Asrul, Komisi III DPR berkepentingan untuk mendengar dari pimpinan serta staf kepaniteraan pengadilan mengenai hal-hal lain yang masih memerlukan dukungan anggaran dari DPR.
"Tadi Pak Ketua Pengadilan menyebutkan yang belum adalah ruang pertemuan untuk kreditur dalam rangka PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang besar karena ada perkara seperti Jiwasraya, dan mungkin juga Garuda, terutama perusahaan-perusahaan publik itu kan kreditur nya bisa banyak, pemegang sahamnya bisa jadi juga banyak, nah ini pengadilan membutuhkan sebuah ruangan," ungkap Arsul.
Menurut Arsul, Komisi III DPR juga mulai akan membahas Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata pada akhir masa sidang sehingga dapat dipergunakan untuk meminta masukan dari para hakim secara langsung.
Ia membantah sengaja datang saat sidang Azis Syamsuddin. "Pada saat kami merencanakan, kami tidak tahu hari ada sidang perkaranya siapa tapi kok kebetulan ada. Saya kira semua jadwal kegiatan Komisi III itu disepakatinya di awal termasuk raker, kunker, dan segala macem disepakati di awal kadang ada faktor kebetulan yang tidak bisa dihindarkan," tambah Arsul.
Sedangkan Masinton dengan terang mengatakan ingin bertemu dengan Azis Syamsuddin. "Kalau saya iya (sengaja datang), cuma kalau teman-teman di Komisi III ada kegiatan," ucap Masinton.
Masinton menyebut ia ingin memberikan dukungan moril kepada Azis. "'Say hello', namanya teman yang lagi menghadapi proses hukum, kita 'support', semoga diberi kesehatan dan kekuatan. Kita tidak mungkin mencampuri kewenangan dan independensi hakim. Kita junjung tinggi supremasi hukum dan kita datang mendukung sebagai teman, kasih dukungan moril, apalagi di masa pandemi," tambah Masinton.