Lalu, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menanyakan pada Pilpres 9 Juli lalu, Kabupaten Paniai menggunakan pemilihan langsung atau sistem noken (adat)? “Dari 16 kabupaten dari 29 kabupaten di Papua menggunakan sistem noken termasuk kabupaten Paniai,” jawab Beatrix.
Beatrix juga membantah kalau banyak TPS di Papua yang perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta mendapat 0 persen, sementara Jokowi-JK mendapat 100 persen. “Saya membantah dan menolak karena dari 29 kabupaten, itu hanya terjadi di Kabupaten Dogiyai dimana Prabowo-Hatta memperoleh 0. 28 kabupaten lainnya perolehan suara kedua pasangan berimbang,” katanya.
Bahkan, perolehan suara pasangan nomor urut satu mencapai 100 persen terjadi di Kabupaten Yahukimo dan Lanijaya. “Yahukimo itu di sana pasangan calon nomor urut dua itu nol. Di Lanijaya, dua distrik yang juga pasangan calon nomor urut dua itu nol. Dari 29 kabupaten, 2 kabupaten diantaranya pasangan calon nomor urut satu unggul,” ujar Beatrix.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Digimus Dogomo mengungkapkan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten pada 17 Juli dia mempersilahkan Bupati Dogiyai memberi kata sambutan untuk memberi pemahaman politik. “Pidato itu atas permintaan bupati,” kara Digimus.
Saat berpidato itu, tutur Digimus, sang bupati menyatakan jika suara diberikan kepada pasangan Prabowo-Hatta ada uang yang membuat rakyat Dogiyai marah. “Sebagian rakyat di luar sidang pleno mengamuk, ini suara rakyat Dogiyai, kami tidak membutuhkan uang,” katanya menirukan ucapannya.
“Saat rekap, ada usulan Panwaslu agar 2 kecamatan harus dihitung ulang, tetapi tidak kita lakukan karena kesulitan pengiriman logisltik.”