“Model sistem noken tergantung penyebaran penduduk dan kondisi georafis setiap kampung itu. Kalau daerah terisolir penggunaan sistem noken akan ditarik ke tingkat PPD.”
Dia melanjutkan proses penggunaan sistem noken bervariasi. Ada sekelompok orang yang dipimpin kepala sukunya datang ke TPS, lalu Kepala sukunya meminta sekelompok orang tertentu memilih pasangan tertentu dan memasukkan surat suara ke dalam noken. “Berapa untuk pasangan A dan berapa untuk pasangan B, setelah dimusyawarahkan,” katanya.
Selain itu, sistem noken dengan model ikat dimana pemilih sekelompok di kampung tertentu langsung memberikan suaranya kepada parpol atau pasangan tertentu sesuai DPT. “Dalam praktiknya sistem noken lebih banyak di tingkat PPS daripada tingkat PPD dan biasanya disertai dengan berita acaranya,” katanya.
Kuasa hukum pemohon, Maqdir mempertanyakan apakah penggunaan sistem noken antara Pemilu 2004 dan Pemilu 2014 itu sama? Sangaji menjawab sama. “Daerah pedalaman di kabupaten A, distrik x dari tahun ke tahun proses pemilihannya sama. Tetapi, dengan kabupaten B distrik y tentunya berbeda prosesnya,” jelasnya.
Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta mempersoalkan ada sekitar 14 kabupaten di Papua tidak menggelar pilpres. Akan tetapi, justru pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken (ikat), sehingga menyebabkan 1.596.277 suara tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014.
Sebelumnya, Ketua MK Hamdan Zoelva pernah menyatakan kalau sistem perwakilan pemilih atau noken tidak bisa digunakan untuk pemilu maupun pemilukada daerah lainnya. MK mengakui kalau sistem noken itu konstitusional. Tetapi, sistem itu tidak bisa digeneralisasi berlaku di seluruh daerah di Indonesia.
Bantahan
Dalam persidangan ini, saksi dari KPU Provinsi Papua membantah tudingan kesaksian Novela kalau di Kampung Awaputu, Paniai Timur tidak ada Pilpres. “Itu perkataannya sebagai orang dalam partai,sebagai penyelenggara dan mendapatkan data itu (perolehan suara) dilaksanakan. Versi dia adalah versi yang salah, nanti Ketua KPU Paniai akan menjelaskan,” kata saksi dari KPU bernama Beatrix Wanane.