Keempat, pengelolaan risiko secara periodik. Hal ini bisa didasarkan adanya komitmen negara dalam mencegah korupsi secara efektif, risiko keuangan yang meliputi bidang industri dan sektor infrastruktur, risiko di bidang transaksi keuangan, risiko bisnis sertarisiko hubungan bisnis.
Kelima, keterbukaan dan monitoring. Terkait hal ini, korporasi harus yakin bahwa korporasi tersebut sudah melakukan Tindakan pencegahan atas tindak pidana yang bisa dilakukan oleh korporasi salah satunya dengan menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi dalam melaksanakan kegiatan korporasi.
“Monitoring korporasi adalah melakukan studi terhadap kinerja dan melakukan penindakan secara tegas atas setiap pelanggaran,” tambah Kresna.
Dalam kesempatan yang sama, Kresna menyebut salah satu pasal yang menjadi momok bagi tim legal di Perusahaan BUMN maupun kementerian adalah Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor, terkait menghalangi penyidikan. Hal ini dikarenakan biasanya jika ada masalah hukum tim legal yang akan diminta pendapatnya oleh Perusahaan. Salah satu contohnya, jika tim legal diminta pendapat terkait pemeriksaan panggilan pertama direksi Perusahaan. Tim legal menyatakan agar tak perlu memenuhi panggilan karena harus mengumpulkan data-data penunjang pemeriksaan. Tapi tim legal ini bisa ditetapkan sebagai tersangka yakni pasal menghalang-halangi penyidikan.
“Penundaan pemeriksaan saksi adalah permintaan yang normal. Bagaimana bagi para legal cara bertindak dan bersikap dalam memberikan advis hukum kepada Perusahaan. Ini yang memang harus menjadi perhatian dari para legal,” kata Kresna.