Selanjutnya, penunjukkan langsung bisa dilakukan terkait dengan rahasia negara. Namun, Agus mencontohkan untuk pembelian senjata saja bukan termasuk rahasia negara. Yang dimaksud rahasia negara jika terkait dengan penempatan hingga pengembangan yang dilakukan TNI untuk melengkapi peralatan militer tersebut.
Terakhir, yang boleh dilakukan penunjukkan langsung kalau nilainya kecil dan tidak layak untuk dilakukan lelang. Misalnya di bawah Rp 50 juta. Di luar itu, kalau kita ingin melakukan penunjukkan langsung harus ada payung hukumnya, tandasnya.
Selama ini, Keppres No. 80 Tahun 2003 itu sudah direvisi 6 kali. Lima kali di antaranya untuk memberikan landasan hukum terkait dengan penunjukkan langsung. Misalnya, begitu keluar pada November 2003, tidak lama kemudian ada dilakukan revisi terkait dengan penunjukkan langsung untuk melakukan reevaluasi penilaian terhadap harta peninggalannya BPPN. Jadi, konsultannya boleh ditunjuk langsung.
Revisi kedua terkait dengan Pilkada yang dilakukan pada periode Juni-Juli 2005. Revisi ketiga, untuk penanganan bencana di Aceh. Karena kondisinya mendesak dan darurat maka untuk mendesain rumah boleh dilakukan penunjukkan langsung. Khusus untuk revisi keempat, ada hal-hal lain yang memerlukan pengaturan lebih detil.
Untuk revisi kelima, terkait dengan perpanjangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. BRR Aceh itu berakhir pada Juli 2006, diperpanjang hingga Desember 2006. Selanjutnya revisi keenam, lagi-lagi memberikan kewenangan untuk melakukan penunjukkan langsung untuk pelaksanaan Pilkada di NAD.
Jadi, Biasanya, pemerintah jika ingin melakukan penunjukkan langsung akan mempersiapkan payung hukumnya dulu. Demikian juga dengan MoU ini. Jika ingin selamat ya harus ada payung hukumnya, tandasnya.