Debat Calon Wakil Presiden (Capwapres) ke dua yang digelar pada Minggu (21/1/2024) berlangsung sengit, kendatipun terdapat gimik. Tema yang dibahas dalam debat kedua Cawapres itu meliputi pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria dan masyarakat adat dan desa. Debat tersebut menuai perhatian masyarakat, terutama dari kalangan organisasi masyarakat sipil.
Ketua Badan Pekerja Centra Initiative, Al Araf, mencatat setidaknya ada 3 poin utama dalam debat Cawapres kedua. Pertama, Cawapres nomor urut 1 dan 3 yakni Muhaimin Iskandar dan Moch Mahfud MD menyoal tentang agenda reforma agraria yang sangat penting. Al Araf mengatakan reforma agraria sudah sejak lama dan sampai kini terus disuarakan berbagai organisasi masyarakat sipil. Bahkan MPR tahun 2000 sudah memandatkan kepada pemerintah dan negara untuk melaksanakan agenda tersebut.
Mandeknya program reforma agraria menyebabkan persoalan ketimpangan kepemilikan agraria dan tanah di Indonesia semakin lebar dan tak kunjung tuntas. Perusahaan bisa mudah mendapatkan banyak lahan untuk digarap, tapi kalangan masyarakat biasa seperti petani kesulitan mendapat lahan. Bahkan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), rumah tangga petani hanya menguasai kurang dari 0,5 hektar lahan.
“Ini fakta ketimpangan agraria dan tanah di Indonesia menjadi persoalan serius,” katanya dalam diskusi Selasa (23/01/2024).
Baca juga:
- Duel Argumen 3 Cawapres Soal Tambang Ilegal
- Dua Cawapres Ini Kritik Program Food Estate yang Digaungkan Pemerintah
- Debat Cawapres Kedua Dianggap Gagal Paham Krisis Iklim
Pria yang disapa Aal itu mencatat dalam debat Mahfud MD menyebut ada 4 tahap utama reforma agraria yang belum berjalan salah satunya distribusi lahan. Masa orde baru membuat program lain yang berdampak mandeknya reforma agraria. Muhaimin Iskandar juga membahas soal reforma agraria dan hanya Cawapres dari pasangan calon nomor urut 2 yakni Gibran Rakabuming Raka yang tidak mengulas isu reforma agraria.
Kedua, kebijakan food estate yang dinilai publik gagal. Aal berpendapat kegagalan food estate bisa dilihat dari beberapa hal antara lain orotitas yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan kebijakan itu tidak tepat yakni Kementerian Pertahanan. Sebagaimana diketahui Menteri Pertahanan saat ini adalah Prabowo Subianto yang merupakan Capres nomor urut 2.