Sedangkan, bagi entitas yang belum menghapus layanannya, Tongam akan melaporkan entitas tersebut kepada Badan Reserse Kriminal Polri dan juga meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir situs dan aplikasi entitas fintech ilegal tersebut. Kemudian, Tim Satgas Waspada Investasi juga meminta kepada perbankan melakukan pemblokiran rekening terhadap entitas tersebut.
Selain merugikan masyarakat secara langsung, kegiatan fintech P2P ilegal tersebut dikhawatirkan menjadi tempat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kemudian, kerahasiaan data konsumen juga dapat disalahgunakan oleh penyelenggara karena tidak terdapat perlindungan terhadap pengguna. Kegiatan fintech P2P ilegal ini juga berpotensi menghilangkan penerimaan pajak bagi negara.
Tongam memperkirakan kegiatan fintech P2P ilegal ini telah berkembang luas di masyarakat. Bahkan, dia menjelaskan terdapat salah satu entitas fintech tersebut telah diunduh oleh masyarkat sebanyak 100 ribu kali. “Dari 227 entitas ini ada yang enggak punya nasabah, tapi ada juga yang punya nasabah. Kami lihat ada yang member-nya sudah mencapai 100 ribu dilihat dari download-nya. Ada juga yang fintech baru muncul tapi langsung kami ‘injak’,” kata Tongam.
Melihat kondisi demikian, Tongam mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur terdahap imbal hasil dan kemudahan yang ditawarkan perusahaan fintech ilegal tersebut. Menurut Tongam, imbal hasil yang tidak wajar merupakan salah satu ciri-ciri dari investasi ilegal. Baca juga: Masyarakat Diminta Waspadai Penawaran Produk Investasi dari 57 Entitas
Kemudian, masyarakat juga diimbau untuk teliti memilih perusahaan fintech dengan cara mengetahui terlebih dahulu kejelasan lokasi perusahaan. Tongam menjelaskan dari 227 entitas ilegal tersebut mayoritas tidak memiliki alamat kantor yang jelas. Terlebih lagi, dari daftar entitas ilegal tersebut merupakan entitas asing terutama dari Cina.
Tongam menjelaskan dalam berinvestasi terdapat dua hal yang harus dipahami masyarakat yaitu imbal hasil dan tingkat risiko. Menurutnya, setiap investor perlu mengenali profil risiko dari masing-masing entitas sebelum berinvestasi, sehingga dapat memilih instrumen yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Sayangnya, investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil, namun tidak menjelaskan potensi risiko yang bakal dialami seperti kerugian dan gagal bayar.
Untuk mengetahui daftar fintech P2P berizin, masyarakat dapat melihat langsung situs OJK untuk mengetahui daftar perusahaan fintech berizin. Hingga saat ini, OJK mencatat sebanyak 63 perusahaan fintech secara keseluruhan yang telah terdaftar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan awal Juni yang tercatat sebanyak 54 perusahaan. Untuk mengetahui daftar perusahaan fintech berizin tersebut, masyarakat dapat mengaksesnya di situs “Fintech P2P Terdaftar”.