Usulan Lapas Khusus Napiter Perlu Perencanaan Matang
Berita

Usulan Lapas Khusus Napiter Perlu Perencanaan Matang

Polri dan Kemenkumham mesti segera berkoordinasi dalam rangka mengimplementasikan usulan pembangunan lapas khusus napiter ini dengan perencanaan yang matang.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi Foto Lapas (Sgp)
Ilustrasi Foto Lapas (Sgp)

Usulan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dengan pengamanan maksimal (maximum security) dari Polri menjadi pertimbangan pihak pemerintah. Sebab, tak hanya kesiapan anggaran, kebutuhan personil dalam rangka melakukan pengamanan maksimal dan sarana dan prasarana menjadi bagian penting yang mesti direncanakan secara matang.

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan Polri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mesti menjelaskan perihal kesiapan rencana pembangunan Lapas dan Rutan bagi narapidana terorisme. Menurutnya, Polri mesti segera melakukan pembicaraan atas usulan tersebut ke pihak Kemenkumham. “Ini butuh perencanaan matang,” ujar Bambang Soesatyo di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (23/5/2018).  

 

Dia menilai terdapat beberapa hal penting terkait pembangunan Lapas dan Rutan berkeamanan maksimum bagi para narapidana teroris (napiter). Misalnya, mulai kesiapan anggaran hingga kecukupan kualitas sumber daya manusia. Hal lain yang perlu dilakukan Kemenkumham khususnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Lapas segera melakukan studi kelayakan terkait urgensi Lapas ataupun Rutan khusus pelaku terorisme.

 

“Saat ini yang lebih diperlukan adalah inovasi dalam penanganan terhadap terpidana teroris agar dapat diarahkan kepada perbuatan dan kegiatan yang positif,” ujarnya. Baca Juga: Sebab Molornya Pembahasan RUU Terorisme

 

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan usulan Kapolri tersebut mesti didukung. Sebab, dengan Lapas dan Rutan berpengamanan maksimal terhadap narapidana kasus terorisme, penanganannya pun berbeda dengan narapidana lain. Menurutnya, insiden kerusuhan Mako Brimob menjadi catatan kelam penanganan narapidana yang berada di wilayah yuridiksi kepolisian.

 

“Saya rasa usulan Kapolri dalam kaitan adanya lapas khusus (terorisme) itu harus kita dukung,” ujarnya.

 

Taufik menilai Kapolri mesti segera melakukan koordinasi dengan Menkumham. Apalagi, Menkumham telah mengklaim membangun Lapas bertarap high risk. Yakni, Lapas Kelas I  Batu high risk dan Lapas Kelas II Pasir Putih high risk di Nusakambangan.

Tags:

Berita Terkait