Fungsi pengawasan maksimal
Karena itu, fungsi pengawas Pemilu yakni Bawaslu dan Panwaslu mesti bekerja lebih maksimal agar pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan lancar dengan jujur dan adil. Sehingga, kualitas pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan secara baik. Namun demikian, kata Benny, masih terdapat ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada.
“Netralitas birokrasi dan ASN yang selama ini kerap dipertanyakan, karena kadang turut berperan aktif dalam dukung-mendukung kandidat peserta Pilkada,” ujarnya.
Senator asal Sulawesi Utara (Sulut) itu menilai tak dapat dipungkiri, tindak pidana pemilu berupa praktik politik uang bukan tidak mungkin terjadi. Padahal praktik politik uang sama halnya dengan tindak pidana suap menyuap. Karena itu, peran dan tugas Bawaslu dan Panwaslu mesti tegas dalam menegakan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menambahkan keseriusan aparatur kepolisian, TNI, BIN, dan aparatur sipil negara dalam menjaga netralitas berdasarkan ketentuan perundangan yang mengaturnya menjadi bagian tolak ukur kualitas penyelenggaraan Pilkada serentak. Sebab keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden secara serentak pada 2019 mendatang.
“Tentu kalau di sini (penyelenggaraan Pilkada serentak, red) nanti ada masalah, kesananya kita akan menghadapi kendala,” ujarnya.
Menurutnya peran Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat keamanan menjadi tulang punggung dalam menciptakan kondusifitas dalam penyelenggaraa Pilkada serentak. Pasalnya pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia menjadi kali pertama digelar sepanjang republik Indonesia berdiri.
“Tidak ada pilihan lain, Bawaslu, KPU, dan aparat kita harus sungguh-sungguh melaksanakan Pilkada ini dengan jujur, adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.