Siaran pers yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (“Kementerian”) menegaskan bahwa masuknya barang-barang impor ilegal mengancam ketahanan industri dalam negeri. Selain tidak memenuhi standar yang disyaratkan (yaitu Standar Nasional Indonesia [SNI]), produk ilegal ini juga dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk dalam negeri. Akibatnya, banyak pabrik tekstil yang tutup, banyak pekerja yang terkena PHK, dan pendapatan negara menurun.] ...

Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (“IKD”) Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 13/2018”), yang menguraikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) mengenai pengembangan IKD. Perlu diketahui bahwa berbagai ketentuan terkait IKD yang ditampilkan dalam kerangka POJK 13/2018 telah dirangkum dalam Indonesian Legal Brief (“ILB;) ...

Pada tahun 2023, Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“KPEI”) menerbitkan Surat Edaran No. SE-010/DIR/KPEI/0923 Tahun 2023 (“SE KPEI 10/2023”), yang pada intinya, mengatur parameter Risiko yang berlaku untuk transaksi yang dilakukan melalui bursa berjangka (“Parameter Risiko”). Perlu dicatat bahwa ketentuan terkait agunan yang dicantumkan dalam SE KPEI 10/2023 telah dirangkum dalam edisi Indonesian Legal Brief (“ILB”) berikut ini: &ldquo ...