Senin, 03 September 2018
Implementasi Reformasi Regulasi Public Procurement bagi Pelaku Usaha
Workshop ini memberikan pemahaman mengenai reformasi regulasi pengadaan barang/jasa serta implikasi dan permasalahannya bagi pelaku usaha
DFC/ES
 
Guna mewujudkan best practice dalam lingkup pengadaan barang/jasa, maka haruslah memahami nilai-nilai penting yang tertuang dari Perpres No. 16 Tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Tidak hanya Pemerintah, namun pelaku usaha juga harus memahami poin-poin penting perubahan regulasi pengadaan barang/jasa tersebut. Oleh karena hal tersebut, hukumonline.com bermaksud menyelenggarakan:
Workshop Hukumonline.com 2018

Implementasi Reformasi Regulasi Public Procurement bagi Pelaku Usaha
 
Waktu & Tempat Kegiatan
 
Hari, Tanggal: Selasa, 25 September 2018
Waktu: 08.30 – 16.00 WIB
Tempat: Century Park Hotel, Senayan, Jakarta
 
Fasilitas & Investasi
 
Fasilitas:
Workshop Kit, Materi Workshop, Notulensi, Lunch, 2x Coffee Break, dan Sertifikat

Investasi:
Pelanggan: Rp 2.530.000
Umum: Rp 3.080.000
Early bird pembayaran s/d 18 September 2018: Rp 2.860.000

Dapatkan group discount untuk pendaftaran 3 peserta dari 1 Perusahaan!
 
Narasumber
 
Ir. Fadli Arif., DESS
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI
 
Bapak Fadli Arif bekerja lebih dari 15 tahun dalam perencanaan, tender, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan, sungai dan danau. Sejak 2009 sampai sekarang bekerja LKPP, dalam berbagai bidang terkait pengembangan sistem pengadaan barang jasa meliputi; penyusunan regulasi, pelatihan SDM, pengembangan sistem katalog, serta pemberian bimbingan dan advokasi kepada pelaku pengadaan.



Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M
Ahli Hukum Pengadaan Barang dan Jasa 
 
Bapak Faisal Santiago adalah seorang ahli hukum pengadaan barang/jasa sekaligus akademisi dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Beliau memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai tenaga ahli penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa serta saksi ahli beberapa kasus hukum. Beliau juga menjadi peneliti di berbagai kegiatan baik di perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta serta menulis beberapa buku tentang hukum bisnis. Selain itu, beliau memegang peranan aktif dalam berbagai organisasi Perguruan Tinggi hukum di Indonesia diantaranya adalah Ketua Lembaga Advokasi Asosiasi Dosen Indonesia, Pembina Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Pengurus Perhimpunan Guru Besar Indonesia
 
Agenda
 
Sesi 1: Arah Kebijakan Perkembangan Regulasi mengenai Public Procurement
  • Tinjauan Singkat Mengenai Regulasi Perpres No 16 Tahun 2018 beserta 13 Peraturan Pelaksanaan Terbaru;
  • Poin Penting serta Tujuan Adanya Reformasi Regulasi Public Procurement;
  • Hal-hal Teknis yang Penting untuk Diketahui mengenai Reformasi Regulasi Public Procurement bagi Pelaku Usaha;
  • Implementasi E-marketplace untuk Memenuhi Kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah.




 
 
Sesi 2: Pengaruh Reformasi Regulasi Public Procurement Terhadap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha
  • Memahami Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pasca Reformasi Regulasi Public Procurement;
  • Bentuk – bentuk Penyalahgunaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
  • Risiko - risiko yang Sering Terjadi dan Mitigasi Risiko dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
Sesi 3: Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pasca Reformasi Regulasi Public Procurement 
  • Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Melalui Layanan Penyelesaian sengketa Kontrak oleh LKPP, Arbitrase, maupun Pengadilan.
 
 
Pendaftaran
 
  • Tempat terbatas! First-come, first-served;
  • Download formulir pendaftaran disini
  • Kirimkan melalui email ke [email protected]
  • Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: BNI Cabang KCP Cilandak KKO an. PT Justika Siar Publika Nomor: 060 - 2439 – 193
 

Contact Person:
Erwin Samuel
(021) 2270 8910 
atau
email: [email protected]