Berlangganan Pro

Arsip Kegiatan

Strategi Pembuatan Legal Due Diligence yang Tanpa Celah

Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan legal due dilligence? Bagaimanakah strategi pembuatan legal due diligence yang tanpa celah?

Hak Restitusi PPN: Mengikis Penyelewengan, Meningkatkan Kepatuhan

Bagaimana jika yang mengajukan permohonan restitusi adalah WP Badan yang mempunyai itikad baik?

Tata Cara Pemberitahuan & Penilaian Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Sesuai PP 57/2010

Apa saja hal-hal yang diatur dalam PP No. 57 tahun 2010? Bagaimana tata cara pemberitahuan merger, konsolidasi dan akuisisi terkait dengan PP No. 57 tahun 2010?

Kriteria Baku Pemeriksa Dalam Menilai Suatu Merek dan Persiapan Menyongsong Protokol Madrid

Bagaimana sebenarnya kriteria baku pemeriksa dalam menilai suatu merek? bagaimana persiapan Indonesia dalam menyongsong Protokol Madrid?

Memahami Parameter dan Kasus-Kasus Pelanggaran Kartel di Indonesia

Apa parameter yang digunakan KPPU untuk menilai perilaku pelaku usaha yang terindikasi kartel?

Daftar Negatif Investasi Pasca Diundangkannya Perpres DNI Tahun 2010

Apakah dengan terbitnya peraturan ini dapat meningkatkan investasi dan memberikan kepastian hukum para investor asing?

Kepemilikan Properti oleh WNA Akibat Perkawinan Campuran (Peluncuran Buku Tanya jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian)

Masalah-masalah apakah yang akan timbul berkaitan dengan perempuan WNI yang melangsungkan perkawinan campuran? Bagaimana status kepemilikan properti dalam perkawinan campuran? Masalah apa saja yang timbul berkaitan dengan kepemilikan properti dalam perkawinan campuran?

Mengkritisi Draft Pedoman KPPU Tentang Kartel

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memberlakukan Draft Pedoman Tentang Kartel untuk mewaspadai potensi penyalahgunaan asosiasi usaha sebagai instrumen terbentuknya perilaku kartel.

Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

Bagaimana dengan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia? Masalah-masalah apa saja yang paling sering ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia?

Kontroversi Pelarangan Pengajuan PK Oleh Advokat Dalam Kasus Pidana

siapa sajakah yang berhak mengajukan peninjauan kembali dalam kasus pidana? Hal apa yang menjadi dasar yuridis para advokat/kuasa hukum terpidana dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali? Dasar yuridis, sosiologis dan filosofis apakah yang melandasi Mahkamah Agung dalam memutuskan (menerima, tidak menerima atau menolak) permohonan peninjauan kembali?

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com