Arsip Kegiatan

Tata Cara Penanaman Modal di Indonesia Pasca Diterbitkannya Perka BKPM No. 5/2013 dan Implikasinya terhadap Penanaman Modal di Indonesia
Memahami Perka BKPM No.5/2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal untuk mempermudah proses dalam mengurus perizinan dan nonperizinan untuk penanaman modal di Indonesia.
Permasalahan dan Tantangan Penyediaan Tanah untuk Bisnis dan Investasi serta Langkah Efektif Pembebasan Tanah Tanpa Konflik
Memahami kembali dasar-dasar dalam Hukum Pertanahan dan menyelaraskan pandangan tentang profil Hukum Pertanahan di Indonesia pada saat ini.
Seminar Hukum Multidisipliner: Kriminalisasi Tindakan & Kebijakan Korporasi
Pembahasan komprehensif terhadap implikasi dan perlindungan hukum atas tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat perusahaan sebagai agen korporasi.
Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Angkatan ke II)
Pelatihan mengenai proses PHK berdasarkan UU No 13/2003 dan teknik penyelesaian sengketanya di pengadilan hubungan industrial.
Analisa dan Studi Kasus Kontrak Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (Engineering, Procurement and Construction Contract)
Minimnya referensi yang ada untuk Kontrak EPC membuat kebutuhan akan pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman atas Kontrak EPC yang lebih rumit dan kompleks dari kontrak lain pada umumnya.
Memahami Hukum Persaingan Usaha dalam Kerangka Regulasi dan Praktik Beracara
Memperoleh Pemahaman terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Tataran Regulasi dan Praktik
Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Angkatan ke II)
Legal Due Diligence Perusahaan Perkebunan
Teknik pembuatan Legal Due Diligence dalam rangka Merger dan Akuisisi untuk Perusahaan Perkebunan Angkatan II
Aturan Pembebanan Imbalan Kurator dan Dampaknya Terhadap Pemohon Pailit
Memahami Permenkumham Nomor 1 Tahun 2013 terkait Pembebanan Fee Kurator bagi Pemohon Pailit
Langkah Strategis Menghadapi Berlakunya Permenakertrans Nomor 19/2012 terkait Outsourcing
Membedah Permenakertrans 19/2012 dan Menemukan Strategi Jitu dalam Implementasi tanpa Menghambat Roda Bisnis