Sedikitnya terdapat 14 pasal dalam PM 26 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan undang-undang.
Menhub Minta 3 hal pokok dalam Permenhub 26/2017 untuk diperhatikan.
Bahkan penerapan jumlah kuota kendaraan taksi online berpotensi terjadinya monopoli.
Tim Advokasi Pengemudi Online menuntut Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 dicabut.