Pemerintah dan DPR perlu mengoptimalkan penggunaan metode Omnibus Law terbatas ala Indonesia dengan ...
Revisi UU Kepailitan perlu diharmonisasi dengan perundang-undangan lain.
Indonesia menggunakan penafsiran terhadap Pasal 1131 BW.
Asalkan ada naskah akademik dan draf RUU paling lambat Oktober 2017.
Ada penambahan kedeputian, yakni Deputi Bidang Intelijen Siber.
Mayoritas substansi PP akan diadopsi dari Peraturan Komisi.
Diharapkan bisa masuk Prolegnas Prioritas 2018. Pintu masuk melakukan konsolidasi seluruh advokat In...
Agar aparat hukum memiliki landasan yang kuat untuk bertindak, utamanya dalam pencegahan.