Proyeksi Legislasi: Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
Pengaturan terkait mekanisme keadilan restoratif dalam Hukum Acara Pidana ke depan, menjadi sebuah k...
Rekomendasi Perbaikan Kinerja Legislasi DPR di bidang Pemberantasan Korupsi
Kendati sulit di sisa masa satu tahun terakhir, tapi anggota dewan harus menitikberatkan fungsi legi...
3 Catatan Koalisi Terhadap 3 Tahun Kinerja DPR
Peran masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan diabaikan hingga fungsi pengawa...
MK sebagai Negative Legislator, Apakah Berwenang Buat Norma Baru?
Mahkamah Konstitusi ("MK") bukan merupakan lembaga legislatif, melainkan MK berada pada cabang kekua...
Ini Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023
Ada 38 RUU yang ditetapkan masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023.
Formappi: Kinerja Legislasi DPR Masa Sidang V Cukup Produktif
Tapi cenderung mayoritas RUU Kumulatif Terbuka yang diselesaikan dan disahkan menjadi UU, ketimbang ...
Perlukah Lebih Banyak Sarjana Hukum di Kursi Anggota DPR RI?
Meski latar belakang pendidikan hukum akan memudahkan anggota DPR menjalankan fungsi legislasi, Namu...
LBH Jakarta: Pengesahan UU P3 Menunjukkan Watak Represif Otoriter Pemerintahan
"LBH Jakarta mendesak kepada Presiden untuk membatalkan revisi UU P3 tersebut dan menyerukan kepada ...