Mungkinkah Partai Politik Diperlakukan Sebagai Korporasi dalam Kasus Tipikor?
UU Tipikor dan Peraturan Mahkamah Agung memasukkan badan hukum dan bukan badan hukum sebagai korpora...
Perpres RAN HAM Generasi Kelima Disusun, Salah Satunya Mengatur Korporasi
Menitikberatkan kepada korporasi yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan pariwisata.
Tindak Pidana Korupsi oleh Pengurus LSM
Korporasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pida...
20 Tahun Pasca Reformasi, Pemberantasan Korupsi PR yang Belum Selesai
Sepanjang periode 2005-2017, total pengembalian aset negara dari hasil penindakan tindak pidana koru...
Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Penerbitan SHM dan SHG Pulau Pari
Kantor Pertanahan dinilai mengabaikan perlindungan kepentingan umum dalam pemanfaatan ruang.
PPATK Jamin Perpres Beneficial Ownership Tak Ganggu Iklim Kemudahan Berusaha
Keberadaan Perpres bertujuan untuk melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beriktikad baik.
Bukan Pengurus Perseroan Tak Berarti Lepas dari Hukum
Sekalipun bukan pengurus perseroan, personil pengendali korporasi bisa diminta pertanggungjawaban hu...