PSHK dan Yayasan AHP Teken MoU Kolaborasi Penguatan Reformasi Hukum
Lingkup kerja sama mencakup dukungan bagi penelitian hukum, advokasi kebijakan, dan peningkatan kapa...
Konsekuensi Pencabutan Status Pendemi Covid-19 menjadi Endemi
Pencabutan status pandemi sudah melalui pertimbangan matang. Tapi masyarakat yang terpapar Covid-19,...
Larangan Ekspor Mineral Mentah Berisiko Dihadang Kepentingan Asing
Tantangan paling krusial yang dihadapi adalah hambatan perdagangan (trade barrier) yang diciptakan o...
Kebijakan Ekspor Pasir Laut Harus Selaras dengan Revisi UU KSDAHE
Salah satu substansi dari revisi UU KSDAHE terkait upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan ekologi,...
Menteri ATR/BPN Target PTSL 126 Juta Bidang Tanah Terealisasi 2025
Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini sudah mencakup 102,3 juta bidang tana...
Satgas TPPU Pilah Kasus Prioritas
Komitmen Satgas TPPU berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan da...
DPD Nilai Kebijakan Pemerintah Pusat Tak Berimbang dengan Kebutuhan Daerah
Seperti kebijakan soal pangan maupun sumber daya alam.
Organisasi Advokat Harus Ambil Peran dalam Perumusan Kebijakan Publik
Karena selama ini peran advokat dan organisasi advokat dinilai minim dalam partisipasi perumusan keb...