Komisi I DPR Tepis Anggapan RUU Penyiaran Mengkerdilkan Peran Pers
Komisi I DPR telah dan akan terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan di...
LBH Pers dan AJI Jakarta Desak Presiden dan DPR Tinjau Ulang RUU Penyiaran
Revisi UU Penyiaran secara nyata membatasi kerja-kerja jurnalistik maupun kebebasan berekspresi seca...
Revisi UU Penyiaran Berpotensi Timbulkan Multi Tafsir Hingga Halangi Kebebasan Pers
Terdapat perluasan cakupan wilayah penyiaran dari media konvensional seperti TV dan radio, menjadi p...
Perlunya Komitmen Merampungkan RUU Penyiaran
Komisi I masih fokus merampungkan penyusunan draf RUU, untuk kemudian disodorkan ke Baleg diharmonis...
Dinilai Dikriminatif, MA Batalkan Aturan Sewa Slot Multipleksing untuk Siaran TV Digital
Karena Pasal 81 ayat (1) PP No.46/2021 bertentangan dengan Pasal 60A UU Penyiaran jo Pasal 72 angka ...
Alasan MK Tolak 'Gugatan' INews-RCTI Terkait Tafsir Penyiaran Berbasis Internet
Tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 sepanjang berkaitan dengan d...
Ahli: Penyelenggaraan Internet Tidak Bisa Dipaksakan Masuk UU Penyiaran
Oleh karena penyelenggaraan internet dan penyiaran berbeda, dalil para pemohon yang meminta agar Mah...
Ahli: Negara Harus Atur Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet
Menurut ahli, UU Penyiaran sudah memadai hanya tinggal diberikan pasal-pasal untuk menyesuaikan deng...