Mengevaluasi Putusan Penolakan MK Soal Uji Formil dan Meteriil UU Minerba
Putusan MK perlu diapresiasi, namun terdapat beberapa catatan.
Pemerintah Dinilai Lebih Utamakan Pertumbuhan Ekonomi Ketimbang Perlindungan Lingkungan
Terbitnya perubahan UU Minerba dan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat perlindungan ling...
Aturan Pelaksana UU Minerba Belum Ada, Pertambangan Daerah Dinilai Terhambat
Adanya berbagai surat edaran tersebut membuat kegiatan usaha pertambangan di daerah semakin mengalam...
Catatan Minus Legislasi, Penegakan Hukum, dan HAM Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Mulai revisi UU KPK, UU Minerba, hingga UU Cipta Kerja yang proses dan materi muatannya dinilai jauh...
DPR Klaim Revisi UU Minerba Sesuai Prosedur Pembentukan UU
DPR mengklaim pembuatan RUU Minerba tetap mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas sesuai...
Risiko Hilangnya Sejumlah Kewenangan Daerah dalam UU Minerba
Sejumlah kewenangan daerah yang hilang dikhawatirkan berisiko terhadap lemahnya pengawasan kegiatan ...
Menyoal Wewenang Pemerintah Pusat Terbitkan Izin Usaha Pertambangan
Izin usaha pertambangan menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi. Dua pemohon lain, meminta M...
Dinilai Diskriminatif, Perubahan UU Minerba 'Digugat'
Pemohon meminta Mahkamah agar Pasal 169A Perubahan UU Minerba dinyatakan bertentangan dengan bertent...