Legislator Ini Usul Ketentuan Pers Dicabut dari RUU Cipta Kerja
Niat campur tangan pemerintah terlihat dalam draf RUU Cipta Kerja dengan membuat peraturan pemerinta...
Dampak Pandemi Mesti Diantisipasi dalam Kebijakan Hukum
Terutama dalam lingkup kebijakan ekonomi, dunia usaha, dan ketenagakerjaan dalam sebuah kebijakan hu...
Iluni FHUI: Kaji Kembali Relevansi RUU Cipta Kerja
Sabtu lalu (16/5), Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) menyelenggarakan ...
RUU Cipta Kerja Perlu Perhitungkan Dampak Covid-19
Tanpa memperhitungkan dampak Covid-19 di dalamnya, RUU Cipta Kerja dinilai kedaluwarsa. Soalnya, RUU...
Menyoal Penghapusan Perizinan Ekspor-Impor dalam RUU Cipta Kerja
Penghapusan aturan perizinan ekspor-impor dan sanksi bagi eksportir/importir yang melakukan kegiatan...
DPD Kritisi Aturan Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam RUU Cipta Kerja
Baleg DPR belum masuk pembahasan ketentuan dalam UU 8/2019 yang terdampak dari RUU Cipta Kerja. Nant...
RUU Cipta Kerja dan Korupsi Perizinan di Indonesia
Harapannya agar pemerintah dan DPR tetap terbuka dalam mendengar berbagai masukan, karena banyak mas...
Negara Merugi di Sektor Kehutanan Akibat Konsentrasi Penguasaan Lahan
UU Pokok Agraria secara tegas menyatakan bahwa tanah juga memiliki fungsi sosial agar tidak 100 pers...