Menelaah Aturan Larangan Rangkap Jabatan Menteri dengan Ketua Parpol
Permasalahan rangkap jabatan terjadi akibat rendahnya komitmen pemerintah menghindari konflik kepent...
Reshuffle di Akhir Pemerintahan Jokowi Sah, Tapi Tidak Etis
Presiden secara konstitusi berwenang mengangkat dan mengganti menteri, tetapi melakukan reshuffle di...
Perubahan Jumlah Kementerian Diminta Objektif dan Bebas Kepentingan
Revisi Undang-Undang Kementerian Negara mengubah jumlah keseluruhan 34 kementerian menjadi disesuaik...
Pakar HTN STIH IBLAM Usulkan Nama dan Penambahan Kementerian/Lembaga Baru
Tanggapan kontra soal pembengkakan anggaran negara jika jumlah kementerian ditambah dinilai hanya ak...
Keluarga Eks Mentan SYL Berpotensi Terjerat Hukum
Sepanjang terpenuhi unsur kesengajaan menikmati hasil uang kejahatan.
Kabinet Prabowo-Gibran Diharapkan Patuh pada Rambu-Rambu Konstitusi
APHTN-HAN usulkan skenario utak-atik Menteri kabinet Prabowo-Gibran. Usulan ini menuntut kepatuhan p...
Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN untuk Kabinet Prabowo-Gibran
Kabinet Presidensial yang diharapkan patuh pada rambu-rambu konstitusi. Rekomendasi ini menuntut per...