“Hukum Acara kita ini walaupun dalam KUHAP due process, tapi praktiknya lebih banyak crime control,” begitu pernyataan advokat senior, Maqdir Ismail dalam sebuah seminar publik. Proses hukum yang adil (due process of law) sebagai prinsip dasar pemberlakuan hukum pidana yang kerap digaungkan di bangku-bangku perkuliahan, nyatanya tak selalu diterapkan. Tapi apakah keduanya begitu berbeda?
Bila dilihat dari sisi pendekatan yang digunakan, crime control berpijak pada asas presumption of guilt, sedangkan due process ditegakkan atas asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), jelas dua sudut yang sangat berbeda. Melihat perbedaan itu, sangat menarik ketika Herbert L. Packer seorang kriminolog Amerika Serikat (AS) justru berpandangan kedua model ini berhubungan erat, due process model merupakan reaksi terhadap crime control model.
Berangkat dari definisi, crime control merupakan model pengendalian kejahatan yang berfokus pada sistem yang efisien dengan fungsi terpenting adalah menekan dan mengendalikan kejahatan untuk menjamin keamanan masyarakat dan ketertiban umum. Dalam model ini, pengendalian kejahatan lebih penting bagi kebebasan individu. Model ini merupakan perspektif yang lebih konservatif. Untuk melindungi masyarakat dan memastikan individu merasa bebas dari ancaman kejahatan, model pengendalian kejahatan akan menganjurkan hukuman yang cepat dan berat bagi pelanggar (Shanell Sanchez dalam Introduction to the American Criminan Justice System).
Pangaribuan, Mufti dan Zikry (2017: 14) menjelaskan crime control model berangkat dari sejumlah nilai, antara lain tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan, dan asas praduga tidak bersalah adalah prasyarat untuk efisiensi pelaksanaan sistem. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi proses penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan.
