Pada 6 Mei 2024 lalu telah berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Penguatan Impor. Salah satu perubahannya adalah merelaksasi beberapa ketentuan terkait impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta mengatur beberapa hal terkait barang bawaan pribadi penumpang, serta pengaturan impor beberapa komoditas bahan baku industri.
Beberapa hari ini kinerja Bea Cukai dalam mengelola masuknya barang impor kembali mendapat sorotan. Jika sebelumnya publik mengkritisi penetapan bea masuk barang impor oleh Bea Cukai yang dinilai berlebihan, kali ini Bea Cukai disoroti akibat adanya pengakuan dari masyarakat di media sosial tentang penetapan bea masuk jenazah sebesar 30% dari harga peti jenazah.
Namun kali ini Bea Cukai merespon cepat informasi tersebut. Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar kepada wartawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghubungi pihak yang menginformasikan adanya bea masuk peti jenazah impor tersebut. Menurut Encep, pada dasarnya tidak ada penagihan atau pemungutan bea masuk atau pajak dalam rangka impor dalam kasus spesifik.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.05/1997 diatur bahwa peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah adalah peti atau kemasan dengan tidak memandang jenis atau komposisi, yang digunakan untuk menyimpan jenazah atau abu jenazah bagi keperluan pengangkutan ke dalam daerah pabean Indonesia, diberikan pembebasan bea masuk.
