Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pengaturan
keistimewaan DIY bertujuan untuk:
[2]mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
menciptakan pemerintahan yang baik; dan
melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (“Kasultanan”) dan Kadipaten Pakualaman (“Kadipaten”) dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
Yang dimaksud Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan
dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono.
[3]
Kewenangan istimewa DIY berada di provinsi.
[4] Selanjutnya,
Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) UU 13/2012 berbunyi:
Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
kebudayaan;
pertanahan; dan
tata ruang.
Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
Keberadaan Tanah Kasultanan
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan, Kasultanan dan Kadipaten dengan UU 13/2012 dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas
tanah Kasultanan. Adapun Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten.
[5]
Tanah Kasultanan (
Sultanaat Grond) juga disebut
Kagungan Dalem, yaitu tanah milik Kasultanan.
[6] Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi
tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten
berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
[7]
Tanah keprabon sendiri adalah tanah yang digunakan untuk bangunan istana dan kelengkapannya, seperti Pagelaran, Kraton, Sripanganti, tanah untuk makam raja dan kerabatnya (di Kotagede, Imogiri, dan Giriloyo), alun-alun, masjid, taman sari, pesanggrahan, dan petilasan. Sedangkan
tanah bukan keprabon terdiri atas dua jenis tanah, yaitu tanah yang digunakan penduduk/lembaga dengan hak (magersari, ngindung, hak pakai, hutan, kampus, rumah sakit, dan lain-lain) dan
tanah yang digunakan penduduk tanpa alas hak.
[8]
Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
Hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten tersebut didaftarkan pada lembaga pertanahan, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[9]
Patut diperhatikan juga bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain
harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten.
[10]
Oleh karena dipandang sebagai hak milik, menurut hemat kami, Kasultanan dapat membebankan hak atas tanah lain di atas tanah Kasultanan. Hak tersebut dapat berupa hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa.
[11] Hal ini sesuai pula dengan konsep tanah bukan keprabon yang telah diuraikan sebelumnya.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 2 UU 13/2012
[2] Pasal 5 ayat (1) UU 13/2012
[3] Pasal 1 angka 4 UU 13/2012
[5] Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) UU 13/2012
[6] Penjelasan Pasal 32 ayat (2) UU 13/2012
[7] Pasal 32 ayat (4) dan (5) UU 13/2012
[8] Penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU 13/2012
[9] Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 13/2012
[10] Pasal 33 ayat (4) UU 13/2012
[11] Pasal 35 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1) UUPA